Kontrolnews.co – Bandung | Adanya Pelanggaran fatal mengenai isu money politik dalam Musyawarah Ikatan Motor Indonesia (IMI) Provinsi Jabar yang di laksanakan di Hotel El Hotel Royal Jl. Merdeka No. 2, Bandung. Kamis (23/12/21).
Errie F, Syauta, SH Selaku bakal calon IMI Jabar menyampaikan, adanya dugaan pelanggaran terhadap petunjuk pelaksanaan Musyawarah Provinsi Ikatan Motor Indonesia tahun 2021 – 2022, pelanggaran yang terjadi adalah dalam proses pembukaan berkas verifikasi tim penjaringan tanpa memperhatikan petunjuk pelaksanaan Musprov IMI dengan No . 069/IMI/JUKLAK-MUSPROV/V/2021 Bab III Pasal 11 Ayat 3 yang berbunyi ; “Bakal Calon Ketua IMI Provinsi adalah nama yang disampaikan oleh tim penjaringan kepada Musprov untuk dibahas dan ditetapkan sebagai Calon Ketua IMI Provinsi dalam Rapat Paripurna Musprov”.
Lanjut Errie, Dimana pembukaan berkas verifikasi tidak dilakukan dalam rapat paripurna Musprov melainkan dilakukan di Kantor Sekretariat IMI Jawa Barat oleh Ketua Pengprov IMI Jawa Barat H. Fachruzar Sarman, SH, berdasarkan undangan dengan nomor surat : 280/IMI-JABAR/Und./XI1/2021 (terlampir) perihal undangan Bakai Calon Ketua IMI Jawa Barat dari Ketua Pengprov IMI Jawa Barat pada tanggal 20 Desember 2021, serta tidak dihadiri oleh Ketua Tim Penjaringan.
Saya sebagai salah satu Bakal Calon Ketua IMI Jawa Barat lanjut Errie, pada tanggal yang sama telah melayangkan surat balasan yang berisi keberatan hadir dalam acara tersebut karena bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Musprov IMI Jabar, Errie meminta, ” penegakan aturan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Pusat IMI dan ditandatangani oleh Ketua Umum IMI Pusat H. Bambang Soesatyo, SE, M.B.A”, ujar Errie.
Ditambahkannya Wildan, ” saya mendapat juga arahan dan Petunjuk apabila dari Pengurus Pusat kami berharap semua permasalahan diselesaikan secara keorganisasian, bila tidak ada sikap dan tidak ada respon kami akan berpikir untuk langkah berikutnya. Apakah perlu melakukan pelaporan terkait dengan gugatan di pengadilan atau kami akan melakukan tindakan pelaporan karena terbukti adanya money politik adanya penyuapan berarti adanya tindakan pidana”.
” Apakah kami akan melakukan hal itu tapi kami akan melihat dari respon yang terbaik, dan kamipun berharap ini semua dapat diselesaikan secara organisasi dan tidak melebar ke mana-mana, karena yang kami minta adalah keadilan dan sportifitas dalam Musprov, pada dasarnya adalah terbukti dengan kuat Karena club-club mengakui sudah menerima dan beliaupun kecewa katanya kenapa bisa sampai bukti transfer itu bisa tersebar ke umum” tutup Wildan.
(Red)
Komentar