Ketua SMS ( SAYADI, SH ) Sebut PPK SD Dikbud Lotim Terindikasi Minta Setoran

Berita152 views

Kontrolnews – Lombok Timur NTB  |  Pejabat Pembuat Komitmen SD Dikbud Kabupaten Lombok Timur ( PPK SD) terindikasi minta setoran tiga persen plus uang dua ratus ribu rupiah kepada semua kontraktor pada paket pekerjaan DAK Tahun 2023 dan itu sistemnya transaksi di bawah meja istilahnya.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah – seorang kontraktor yang enggan disebutkan namanya pada media ini 28 /11 di Selong.

Dikatakannya, Kontraktor tersebut ” kami diminta setoran pada saat tanda tangan kontrak satu persen, untuk PHO satu persen dan juga yang lain – lainya satu persen plus uang dua ratus ribu rupiah, ungkapnya kesel dan menyangkan prilaku PPK.

Baca Juga  Program Polisi Pi Ajar; Kapolsek Patim Ajarkan Siswa siswi SD YPK Ora et Labora Beneraf Berhitung Dan Membaca

Ia juga mengatakan kalau mau ada untung pada paket pekerjaan DAK ini sangat tipis karena banyak biaya diluar yang dimintai oleh PPK , baik pekerjaan PL dan yang ditender, tuturnya.

Sekdis Dikbud Lotim Ugi Lusianto yang konfirmasi melalui telpon selulernya masih belum ada responnya karena masih berada di luar daerah , ujar Ajudannya Senin 28 / 11 / 2023.

Baca Juga  Polisi Dalami Kasus Temuan Mayat di Pantai Nabire

Sementara itu Amrullah ( PPK SD ) yang di konfirmasi media ini menyatakan dirinya menyatakan siapa rekanan itu, tolong kasi tahu biar jelas dan pagi ini saya mau PHO ke pulau matingkik kecamatan keruak di SDN 1 Pulau Maringkik, ujarnya lewat ponsel pribadinya 28 / 11 .

Ketua Sarikat Masyarakat Selatan ( SMS ) Sayadi, SH menyatakan permintaan PPK ke Rekanan itu sudah lumrah terjadi atau sistem bawah meja dan sudah menjadi budaya yang sulit dihilangkan, dan kita minta kepada pimpinan tertinggi Pemda Lotim segera mengevaluasi semua PPK, baik Dikbud Lotim dan OPD lainnya karena sistemnya sama.

Baca Juga  Jelang Nataru, Tim Cobra Polres Loteng Tangkap Tiga Pemuda Pengedar Sabu di Pujut

Dikatakannya, APH baik Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian dan Insfektorat juga tidak boleh melakukan pendampingan seharusnya sebagai tim pengawasan dalam program kegiatan karena kalau sebagai pendamping artinya mereka mitra dan bisa saja yang salah jadi benar, begitu tegas Sayadi di Selong 28 / 11.

Komentar