Kontrolnews.co – Lotim | Pahlawan tanpa tanda jasa sudah akrab di telinga kita. Kalimat tersebut bukan hanya sebutan kosong semata. Jasa guru yang menjadikan manusia berwawasan membuat mereka pantas menyandang gelar pahlawan pendidikan.
Dalam momentum hari Guru dan Ulang Tahun PGRI yang ke 78 ini. Ada secercah harapan terkait adanya perhatian lebih pemerintah terhadap kesejahteraan dan kejelasan status para guru Honorer.
“Kami sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah terhadap nasib kami para guru honorer” ucap Sunarno, S.Pd.I. yang merupakan ketua umum forum honorer P2/P3 Lombok Timur saat di konfirmasi pada Senin (27/11).
Ia menyampaikan apa yang dilakukan oleh guru honorer memang tanpa pamrih, namun guru honorer juga memilik keluarga yang ingin hidupnya setara dengan anak-anak lain dan punya cita-cita yang masih belum bisa terpenuhi, kejelasan status para honorer sangat diharapkan dari pemerintah.
Tahun ini lanjutnya adalah di mana para honorer lagi berjuang untuk tes menjadi ASN PPPK, tetapi harapan rekan-rekan honorer sangatlah minim, karena terkendala dengan terbatasnya FORMASI di kabupaten Lombok Timur dengan pelamar lebih dari 3000 untuk guru tidak sebanding dengan jumlah formasi yang ada.
“Oleh karena itu kami berharap di tahun 2024 sesuai arahan UU ASN no. 20 tahun 2023 kami semua honorer di angkat menjadi ASN PPPK” terang Sunarno.
Tidak sedikit guru honorer yang rela mengajar tanpa upah sepadan. Padahal kondisi mereka pas-pasan, bahkan gaji mereka tidak cukup untuk mengganti bensin dari rumah ke sekolah.
Diungkapkannya pula, ada banyak pertanyaan kepada pihak Pemda Lotim yang masih saja mengeluarkan SK-SK honor baru yang tempatkan di sekolah-sekolah, padahal sekolah itu sudah penuh gurunya. Kalau dengan alasan kemanusiaan kayaknya itu bukan salah satu cara, tetapi itu adalah sebuah kerugian bagi para honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah tersebut.
Bahkan, ia banyak menemukan guru honor swasta yang hijrah ke sekolah negeri, dengan modal sertifikat pendidik masuk berlomba-lomba ke sekolah negeri sehingga ketika perekrutan ASN PPPK guru yg sudah lama di sekolah negeri tersebut tidak bisa mendapatkan formasi karena di kalahkan oleh orang-orang yang bersertifikat pendidik yang berasal dari sekolah swasta tersebut.
“Kami banyak sekali mendapatkan laporan dari semua anggota forum guru honorer negeri mengenai kasus-kasus seperti ini. sehingga kami curiga bahwa ada yang main-main masalah SK tersebut” ungkapnya.
Untuk itulah, selaku ketua forum honorer Lotim, ia berharap siapapun dan dimanapun itu, baik di dinas terkait atau ada calo-calo yang bermain akan hal ini, tolonglah jangan mendzolimi para honorer yang sudah lama mengabdi di sekolah negeri. Jika tidak diindahkan, maka para guru honorer akan turun jalan dengan ribuan guru honor negeri untuk meneriaki telinga-telinga para pejabat.
Lebih jauh Sunarno mengatakan juga bahwa kesejahteraan guru honorer masih perlu mendapat perhatian. Memang tidak semua guru honorer memiliki nasib buruk, memang tidak semua guru honorer bernasib sama.
Tapi, alangkah baiknya pemerintah memberikan kesejahteraan yang layak bagi para pahlawan pendidikan ini meskipun hanya setitik harapan, kesejahteraan guru honorer bisa mereka dapatkan dengan jalan lain, akan tetapi tidak semua guru honorer juga bernasib baik karena ada saja guru yang mengandalkan biaya asap dapur hanya dari gaji honor.
Sunarno berharap kepada pemerintah daerah Lotim, untuk membuka formasi PPPK pada tahun berikutnya ( tahun 2024 ) dengan jumlah maksimal, atau kalau bisa sejumlah guru honorer yang sudah tes tahun 2023 ini yang tidak masuk dalam nominasi perangkingan.
Karena menurutnya, sudah saatnya para guru honorer juga dapat merasakan kesejahteraan sebagaimana guru ASN lainnya, terutama yang sudah mengabdikan diri puluhan tahun pada negara ini untuk menghasilkan generasi-generasi bangsa yang cerdas dan Berakhlak.
Komentar