Dugaan Maladministrasi Seleksi Sekda Jabar, Pengamat Hukum Tata Negara: Kalau Memang Cacat Formil, Ya Harus Diulang

Polhukam187 Dilihat

Kontrolnews.co – Bandung | Pengamat Hukum Tata Negara dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Cecep Darmawan menyoroti mengenai dugaan praktik maladministrasi atau prosedur cacat dalam proses SeleksiTerbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat (Jabar).

Dikutip dari viva.co.id Cecep mengatakan hasil seleksi pengisian jabatan Sekda Jabar tersebut bisa dibatalkan demi hukum, jika mengalami cacat secara formil.

Artinya jika seleksi dilakukan melalui prosedur maka batal, dengan konsekuensi proses seleksi tersebut harus diulangi dari awal demi tegaknya hukum.

“Prinsipnya siapa pun itu termasuk seleksi jabatan Sekda Jabar, harus mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) atau aturan yang berlaku. Jadi tidak boleh ada prosedur yang dilangkahi dan dilanggar,” kata Cecep, saat dihubungi Senin 8 Januari 2024.

Cecep meminta kepada pihak yang curiga, agar segera melapor kepada instansi terkait apabila ditemukan dugaan maladministrasi proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut.

Baca Juga  Ketua LMND Lotim Serahkan Surat Kuasa Kepada FPD, 20 Advokat Siap Dampingi Pemeriksaan di Polres  

“Laporan itu bisa disampaikan kepada Pemprov Jabar, DPRD Jabar, dan pemerintah pusat melalui Kemendagri RI,” katanya.

“Kepada pihak yang menduga segera mengingatkan Pemerintah. Karena kalau dugaan itu benar, maka hasil seleksi itu bisa dibatalkan demi hukum,” tambahnya.

Oleh karena itu, sambung Cecep, pihaknya mendesak Pemprov Jabar agar segera menjelaskan kepada publik dan memastikan apakah terjadi pelanggaran atau tidak dalam proses seleksi jabatan Sekda Jabar tersebut.

Baca Juga  Ketua LMND Lotim Serahkan Surat Kuasa Kepada FPD, 20 Advokat Siap Dampingi Pemeriksaan di Polres  

“Tentu Pemprov hatus segera menjelaskan, kemudian jika ada hal yang dilanggar, harus segera diperbaiki. Tapi kalau tidak, ya jalan terus,” terangnya.

“Makanya penting transparansi dan akuntabilitas. Memang proses seleksi ini harus dibuka ke publik. Mungkin sudah dibuka, tapi harus lebih masif dibukanya,” pungkas Cece.

Sebelumnya, Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (Permahi) se-Jabar menerbitkan rilis berkenaan dengan proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Selasa 2 Januari 2024 lalu.

Baca Juga  Ketua LMND Lotim Serahkan Surat Kuasa Kepada FPD, 20 Advokat Siap Dampingi Pemeriksaan di Polres  

Rilis yang dibacakan langsung oleh Ketua Permahi se-Jabar Tri Haganta Mubarak Tarigan Tua SH itu, memuat sejumlah pernyatakaan terkait dugaan praktik maladministrasi atau prosedur cacat dalam proses Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Jabar***