Apakah BPD dan Perangkat Desa Boleh Menjadi TPK Pembangunan Desa ?

Artikel3457 Dilihat

Kontrolnews.co – Sering kali, masyarakat mempertanyakan apakah perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperbolehkan menjadi bagian dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan di desa.

Pertanyaan ini, muncul mengingat pentingnya peran TPK dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan kegiatan lain di tingkat desa. Untuk menjawabnya, kita perlu merujuk pada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan pembangunan desa.

Dasar Hukum Pembentukan TPK Pembangunan Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang kewenangan dan pengelolaan desa, TPK dibentuk oleh Kepala Desa untuk mengelola pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. TPK memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah disepakati dalam musyawarah desa.

Peran Perangkat Desa dan BPD dalam TPK Pembangunan Desa

Pada dasarnya, tidak ada larangan bagi perangkat desa atau anggota BPD untuk menjadi bagian dari TPK, asalkan peran dan fungsinya dalam TPK sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

1. Perangkat Desa: Perangkat desa, seperti Sekretaris Desa, Kepala Urusan, dan Kepala Seksi, memiliki tanggung jawab administratif dan operasional dalam pemerintahan desa. Meskipun perangkat desa bisa terlibat dalam TPK, perlu ada pembagian tugas yang jelas antara fungsi administrasi desa dan tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.

2. BPD: Sebagai lembaga yang berfungsi mengawasi jalannya pemerintahan desa, BPD memiliki peran penting dalam hal pengawasan dan perencanaan pembangunan. Meski BPD bisa saja menjadi bagian dari TPK, mereka sebaiknya tetap menjaga fungsi pengawasannya agar tidak terjadi benturan kepentingan antara tugas pelaksanaan dan tugas pengawasan.

TPK dibentuk berdasarkan kebutuhan spesifik dari kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Anggota TPK umumnya dipilih berdasarkan keahlian, pengalaman, dan kemampuan untuk menjalankan tugas yang diamanahkan. Karena itu, perangkat desa atau anggota BPD yang memiliki kompetensi terkait pembangunan, seperti di bidang teknik, keuangan, atau administrasi, diperbolehkan untuk terlibat dalam TPK, asalkan tidak terjadi tumpang tindih dengan fungsi utama mereka dalam pemerintahan desa.

Secara umum, perangkat desa dan anggota BPD diperbolehkan untuk menjadi bagian dari TPK, namun harus memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan tugas antara peran administratif dan pelaksanaan pembangunan.

Selain itu, agar tidak terjadi konflik kepentingan, penting bagi Kepala Desa untuk memastikan bahwa pembentukan TPK dilakukan dengan mempertimbangkan keahlian yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang ada.

Dengan demikian, TPK dapat berfungsi dengan maksimal, membantu mewujudkan pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.