Kontrolnews.co – Jakarta | Pemerintah Indonesia telah menggelontorkan berbagai program bantuan sosial dalam upaya menekan angka kemiskinan. Mulai dari Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), hingga Program Keluarga Harapan (PKH), seluruhnya ditujukan untuk menopang kehidupan masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, sejumlah pengamat ekonomi menilai bahwa pendekatan yang terlalu berfokus pada bantuan konsumtif justru berisiko menimbulkan ketergantungan sosial jangka panjang. Sabtu, 24 mei 2025.
“Bantuan sosial memang penting sebagai jaring pengaman. Tetapi jika tidak diiringi dengan strategi pemberdayaan yang konkret, maka bantuan itu hanya akan menjadi candu ketergantungan,” ujar Dr. Arya Santosa, Ekonom dari Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah.
Ia menjelaskan bahwa sebagian besar penerima bantuan tidak mengalami peningkatan kesejahteraan yang signifikan. Sebaliknya, mereka justru menanti-nanti kapan bantuan berikutnya akan cair, alih-alih memikirkan cara untuk meningkatkan pendapatan secara mandiri.
“Alih-alih digunakan sebagai modal usaha, banyak penerima malah menganggap bantuan sebagai ‘gaji bulanan’ dari negara. Ini keliru secara fundamental,” tegas Arya.
Menurutnya, solusi yang lebih berkelanjutan adalah dengan merancang program yang bersifat transformatif yakni mendorong produktivitas, pelatihan keterampilan, akses terhadap pembiayaan mikro, serta pendampingan usaha berbasis potensi lokal.
“Sudah saatnya bantuan sosial tidak hanya meringankan beban sementara, tapi menjadi batu loncatan untuk kemandirian ekonomi,” tambahnya.
Arya juga menggarisbawahi perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas program-program bantuan yang ada, serta integrasi antara kebijakan sosial dan pengembangan ekonomi lokal.
“Pemerintah daerah, misalnya, bisa lebih aktif dalam menghubungkan penerima bantuan dengan pelatihan UMKM, koperasi, dan akses pasar. Tanpa sinergi lintas sektor, bantuan hanya akan memelihara kemiskinan, bukan mengentaskannya,” tutupnya.
