Peran TNI Prima dalam Mendukung Supremasi Hukum Menuju Indonesia Maju

Opini424 Dilihat

Oleh: Uyo Taryo, S.H. Advokat Law Office BP & Partners Cibinong.

​Kontrolnews.co – Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 2025 mengusung tema yang kuat dan visioner: “TNI Prima, TNI Rakyat, Indonesia Maju.” Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat tema ini bukan sekadar slogan peringatan, tetapi sebuah mandat konstitusional yang menggarisbawahi pentingnya profesionalisme dan kedekatan TNI dengan rakyat, terutama dalam konteks penegakan dan supremasi hukum.

​1. TNI Prima dan Kepatuhan Hukum

​Konsep “TNI Prima”—yang diartikan sebagai Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif—memiliki keterkaitan erat dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM).

– ​Profesionalisme di sini berarti setiap prajurit harus memahami batas-batas kewenangan yang diatur oleh undang-undang, terutama saat menjalankan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), seperti bantuan penanggulangan bencana atau pengamanan objek vital nasional.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

– Kepatuhan pada hukum militer dan hukum humaniter internasional adalah inti dari profesionalisme tersebut.

– ​Advokasi dan perlindungan HAM, baik di dalam maupun luar negeri, mensyaratkan TNI yang Responsif dan Adaptif terhadap tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Sinergi antara TNI dan aparat penegak hukum sipil lainnya (Polri, Kejaksaan) perlu diperkuat melalui regulasi yang jelas dan mekanisme koordinasi yang efektif, memastikan tidak ada ruang abu-abu dalam penanganan kasus hukum yang melibatkan militer.

​2. Sinergi “TNI Rakyat” dan Keadilan Restoratif

​Jati diri “TNI Rakyat” harus terus diperkokoh. TNI lahir dari perjuangan rakyat, dan kekuatannya bersumber dari dukungan serta kepercayaan publik.

Dalam pandangan hukum, hubungan yang harmonis ini dapat diterjemahkan dalam partisipasi aktif TNI dalam keadilan restoratif dan upaya bela negara non-militer.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Misalnya, peran aktif TNI dalam program bakti sosial, edukasi hukum, dan mitigasi konflik sosial menunjukkan bahwa fungsi pertahanan tidak terpisah dari kesejahteraan dan rasa aman masyarakat.

​Kedekatan ini menjadi benteng pertahanan ideologi dari ancaman-ancaman non-militer, seperti peredaran narkoba, cyber-warfare, dan radikalisme, di mana kolaborasi antara intelejen militer dan penegak hukum sipil mutlak diperlukan.

​3. “Indonesia Maju” Melalui Kedaulatan Hukum.

​Tujuan akhir, “Indonesia Maju,” hanya bisa tercapai jika didukung oleh kedaulatan dan supremasi hukum yang tegak. TNI sebagai pilar pertahanan negara memiliki peran strategis dalam menjamin stabilitas keamanan yang menjadi prasyarat utama pembangunan ekonomi dan sosial

​Dalam konteks global, modernisasi alutsista dan penguatan kapabilitas pertahanan siber harus selaras dengan ratifikasi dan implementasi perjanjian internasional yang melindungi kedaulatan negara, termasuk di wilayah perbatasan dan laut.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Di usia yang ke-80 ini, harapan saya adalah TNI terus mendorong reformasi internal, khususnya dalam sistem peradilan militer, agar semakin akuntabel dan transparan, sejalan dengan prinsip due process of law yang universal.

​Kesimpulan:

​HUT ke-80 TNI adalah momentum refleksi dan akselerasi. TNI harus tetap menjadi institusi yang Prima secara profesional, Dekat dengan Rakyat dalam bingkai pengabdian, dan Tunduk pada Konstitusi serta supremasi hukum. Hanya dengan fondasi hukum yang kuat, TNI dapat menjalankan tugas pokoknya secara optimal, mengawal Indonesia menuju negara yang berdaulat, mandiri, dan benar-benar Maju.