Oleh : Uyo Taryo, S. H. (Advokat Law Office BP & Partners)
Kontrolnews.co – Bogor | Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) diperingati setiap tanggal 5 November, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 1993 tentang Satwa dan Bunga Nasional, memiliki makna hukum yang mendalam, melampaui sekadar peringatan seremonial.
1. Landasan Hukum sebagai Penguat Kewajiban Negara.
HCPSN berfungsi sebagai penekanan moral dan sosial terhadap kewajiban hukum yang telah diamanatkan oleh regulasi yang lebih tinggi, seperti:
– Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE): Ini adalah payung hukum utama yang secara eksplisit mengatur upaya konservasi, perlindungan jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan yang lestari.
– Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi: Peraturan ini mendaftar secara rinci jenis-jenis puspa dan satwa yang wajib dilindungi oleh negara dan masyarakat.
Opini Hukum: Keppres HCPSN berfungsi sebagai “perintah moral-politik” dari Presiden (eksekutif) untuk mengingatkan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah agar secara aktif menjalankan dan menegakkan kewajiban yang telah diatur dalam UU dan PP tersebut. Ini menunjukkan bahwa perlindungan keanekaragaman hayati adalah kebijakan nasional yang fundamental.
2. Dimensi Penegakan Hukum.
Peringatan HCPSN seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi dan meningkatkan aspek penegakan hukum (APH) terkait kejahatan lingkungan, seperti:
– Perburuan dan Perdagangan Ilegal: Pelaku kejahatan terhadap satwa dan tumbuhan yang dilindungi dapat dijerat dengan sanksi pidana berat berdasarkan UU KSDAHE.
– Kerusakan Habitat (Deforestasi dan Perusakan Ekosistem): Tindakan yang mengancam kelestarian habitat puspa dan satwa nasional juga dapat dijerat dengan undang-undang lingkungan hidup lainnya.
Opini Hukum: HCPSN secara implisit menekankan bahwa “cinta” terhadap puspa dan satwa nasional harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan hukum dan perlawanan terhadap pelanggaran. Tidak cukup hanya dengan merayakan, tetapi juga harus ada komitmen untuk memperkuat koordinasi antar-instansi (Kepolisian, Kejaksaan, PPNS KLHK, Pengadilan) dalam menindak tegas pelaku kejahatan flora dan fauna.
3. Aspek Partisipasi Publik (Kepatuhan Normatif)
Meskipun Keppres HCPSN tidak mengandung sanksi pidana secara langsung, semangatnya mendorong kepatuhan normatif dan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam kerangka hukum konservasi.
– Edukasi dan Kesadaran Hukum: Peringatan ini efektif untuk menyebarluaskan informasi mengenai status hukum puspa dan satwa (misalnya, Komodo, Elang Jawa, Padma Raksasa) yang ditetapkan sebagai Satwa dan Bunga Nasional.
– Fungsi Preventif: Dengan meningkatkan kesadaran, peringatan ini diharapkan dapat mengurangi potensi pelanggaran hukum konservasi di tingkat akar rumput (misalnya, mencegah masyarakat untuk memelihara atau memperdagangkan spesies yang dilindungi).
Opini Hukum: Dari sisi hukum, HCPSN adalah instrumen “soft law” yang sangat penting. Ia menjembatani antara peraturan formal yang kaku (UU dan PP) dengan implementasi praktis di masyarakat, mendorong tanggung jawab kolektif agar tujuan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai amanat konstitusi dapat tercapai.
Kesimpulan: HCPSN bukan hanya agenda lingkungan, tetapi juga merupakan penegasan kembali (reaffirmation) komitmen negara dan masyarakat Indonesia terhadap perlindungan sumber daya alam hayati yang memiliki dasar hukum kuat.
