Oleh : Uyo Taryo (Wartawan Media Kontrol News.co)
Kontrolnews.co – Bogor | Jelang hari Pahlawan 2025 muncul issu penetapan Soeharto Presiden Republik Indonesia ke-2 sebagai Pahlawan Nasional, polemik pro dan kontra pun muncul dari dua sudut pandang yang berbeda dengan masing-masing argumentasi.
Argumentasi Pro: Mengutamakan Jasa dan Stabilitas. Pihak yang mendukung penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional umumnya berfokus pada jasa-jasa besar yang dianggapnya telah diberikan kepada negara, terutama selama masa Orde Baru (Orba), antara lain:
– Pembangunan dan Stabilitas Nasional: Soeharto dinilai berhasil membangun fondasi ekonomi dan infrastruktur yang signifikan, menciptakan stabilitas politik dan keamanan dalam jangka waktu yang relatif lama (32 tahun), yang memungkinkan terlaksananya pembangunan nasional.
– Peran Militer Awal: Kontribusi awalnya dalam perjuangan kemerdekaan dan peristiwa penting seperti Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta sering diangkat sebagai bukti kepahlawanan.
Perbandingan Objektif: Argumen ini juga sering menekankan bahwa tidak ada pemimpin yang sempurna dan menyerukan agar sejarah dilihat secara utuh, tidak hanya dari sisi kekurangan, serta menekankan pentingnya rekonsiliasi sejarah.
Argumentasi Kontra: Pelanggaran HAM dan KKN
Penolakan keras terhadap usulan ini datang dari berbagai kalangan, termasuk aktivis HAM, akademisi, dan korban Orde Baru, dengan alasan utama:
– Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat: Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto dituduh bertanggung jawab atas sejumlah kasus pelanggaran HAM berat yang hingga kini belum tuntas, seperti Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus), Peristiwa Talangsari, dan penghilangan orang. Pemberian gelar pahlawan dikhawatirkan akan menjadi upaya pemutihan dosa sejarah dan mengkhianati semangat Reformasi.
– Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN): Soeharto juga dikenal sebagai “Bapak Korupsi Indonesia” berdasarkan sejumlah temuan, di mana praktik KKN merajalela dan merusak sendi-sendi negara. Ini dianggap bertentangan dengan kriteria moral dan integritas seorang pahlawan.
– Pembungkaman Demokrasi dan Pers: Orde Baru ditandai dengan pembatasan ketat terhadap kebebasan berpendapat, pers, dan aktivitas politik, yang berlawanan dengan nilai-nilai demokrasi yang ideal dari seorang pahlawan nasional.
Kesimpulan :
Polemik ini adalah cerminan dari pergulatan bangsa Indonesia dalam menyikapi sejarahnya sendiri yang kompleks. Soeharto adalah sosok dwitunggal yang di satu sisi diakui memberikan stabilitas dan pembangunan, namun di sisi lain meninggalkan luka mendalam berupa pelanggaran HAM dan sistem KKN yang terstruktur.
Opini yang berkembang menunjukkan bahwa untuk dapat bergelar Pahlawan Nasional, seseorang harus memenuhi standar moral dan integritas yang tinggi, di samping jasa-jasa kepada negara. Selama isu pelanggaran HAM berat dan korupsi belum terselesaikan secara hukum dan politik, penetapan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional akan terus menjadi sumber konflik kebangsaan dan dinilai sebagai ancaman terhadap keadilan sejarah dan masa depan demokrasi.
