Momentum Hari Pahlawan Nasional

Opini294 Dilihat

Oleh: Uyo Taryo, S. H.  Advokat Law Office BP and Partners

‎Bogor – ​Hari Pahlawan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 10 November, adalah momentum nasional yang memiliki landasan hukum kuat dan relevansi berkelanjutan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

‎​1. Dasar Hukum Penetapan

‎​Peringatan Hari Pahlawan ditetapkan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 316 Tahun 1959 tentang Hari-Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur.

‎- ​Keputusan Presiden ini menetapkan tanggal 10 November sebagai Hari Pahlawan, untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia, khususnya dalam peristiwa Pertempuran Surabaya pada tahun 1945, yang merupakan salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik pasca-Proklamasi Kemerdekaan.

‎- ​Penetapan melalui Keppres menegaskan status Hari Pahlawan sebagai Hari Nasional yang diakui secara resmi oleh negara. Meskipun demikian, perlu dicatat secara yuridis bahwa hari tersebut bukan merupakan hari libur nasional resmi, sehingga aktivitas perkantoran, pendidikan, dan layanan publik tetap berjalan, namun diisi dengan upacara atau kegiatan peringatan

‎​2. Dimensi Hukum dan Nilai

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

‎​Peringatan Hari Pahlawan berkaitan erat dengan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang memperkuat pengakuan dan penghormatan negara terhadap jasa para pahlawan:

‎- ​Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan: Regulasi ini mengatur prosedur dan kriteria penetapan seorang warga negara sebagai Pahlawan Nasional, serta hak-hak yang diterima oleh ahli warisnya, termasuk tunjangan kehormatan dan jaminan kesejahteraan. Hal ini merupakan wujud tanggung jawab hukum negara untuk menghargai pengorbanan mereka.

‎- ​Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: Memberikan landasan bagi upaya peningkatan kesejahteraan sosial bagi para pejuang, veteran, dan keluarga pahlawan.

‎​Secara hukum, Hari Pahlawan berfungsi sebagai instrumen hukum simbolik untuk:

Baca Juga  Gertak Sambal "Tutup Jakarta" dan Realitas Politik Pasca-Mundurnya Gibran

‎​Melestarikan Nilai-Nilai Hukum:

‎- Mengingatkan masyarakat pada nilai-nilai luhur seperti persatuan, kesatuan, patriotisme, dan pengorbanan yang menjadi fondasi bagi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan sistem hukumnya

‎- ​Penguatan Ideologi: Mengukuhkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dan dasar hukum tertinggi negara, yang diperjuangkan oleh para pahlawan.

‎​3. Relevansi Hukum Kontemporer

‎​Di era modern, semangat Hari Pahlawan memiliki tafsir yang meluas, namun tetap berada dalam koridor hukum. “Pahlawan masa kini” dapat diartikan sebagai setiap warga negara yang memberikan kontribusi signifikan yang didukung dan dilindungi oleh hukum, seperti:

‎- ​Penegak Hukum yang Berintegritas: Hakim, jaksa, polisi, dan advokat yang berjuang menegakkan keadilan dan supremasi hukum tanpa pandang bulu.

‎- ​Aparatur Sipil Negara (ASN) yang Anti Korupsi: Pejabat yang menjalankan tugas dengan bersih, disiplin, dan berjiwa pelayanan, melawan tindak pidana korupsi yang merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita pahlawan.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

‎- ​Warga Negara yang Berjuang dalam Bidang Profesi: Mereka yang berprestasi dan berinovasi di bidangnya (pendidikan, kesehatan, teknologi, dll.) untuk kemajuan bangsa, sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku.

‎​Kesimpulan:

‎​Secara hukum, Hari Pahlawan Nasional merupakan mandat legal yang mewajibkan negara dan seluruh elemen bangsa untuk mengenang, menghormati, dan meneladani semangat perjuangan 10 November 1945. Lebih dari sekadar perayaan sejarah, hari ini adalah refleksi hukum tentang kewajiban konstitusional setiap warga negara untuk melanjutkan cita-cita pahlawan, yaitu mewujudkan negara yang berdaulat, adil, makmur, dan berdasarkan hukum.