Opini Hukum: Gugurnya Praperadilan Karena Sidang Pokok Perkara Dimulai

Opini436 Dilihat

Penulis : Uyo Taryo, S.H.

Kontrolnews.co – Bogor |30 November 2025. Dasar Hukum gugurnya permohonan praperadilan diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menyatakan:

​”Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.”

​Secara historis, frasa “sudah mulai diperiksa” menimbulkan perbedaan penafsiran. Ada yang menafsirkan sejak berkas perkara dilimpahkan (didaftarkan) ke pengadilan negeri, dan ada pula yang menafsirkan sejak sidang pertama dimulai.

​Untuk memberikan kepastian hukum, Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan Nomor 102/PUU-XIII/2015 telah memperjelas makna frasa tersebut.

​Berdasarkan Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015, permohonan praperadilan dinyatakan gugur ketika:

​”Pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan.”

​Praperadilan tidak gugur hanya karena berkas perkara pidana dilimpahkan atau didaftarkan di pengadilan negeri.

​Permintaan praperadilan baru gugur ketika telah dilaksanakan sidang pertama (pembukaan sidang) perkara pokok di Pengadilan Negeri atas nama pemohon praperadilan/terdakwa.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Penafsiran ini sejalan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan, serta bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka/terdakwa agar perkara cepat diselesaikan.

​Setelah sidang pokok perkara dimulai, semua materi yang menjadi objek praperadilan (misalnya sah atau tidaknya penetapan tersangka) akan menjadi bagian yang diperiksa dan diputus dalam putusan akhir oleh majelis hakim perkara pokok. Oleh karena itu, pemeriksaan praperadilan dianggap tidak lagi relevan dan harus gugur demi efisiensi dan kepastian hukum.

​Gugurnya permohonan praperadilan yang sudah teregistrasi karena adanya sidang perkara pokok merupakan suatu kepastian hukum yang didasarkan pada Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015.

​Dengan demikian, jika permohonan praperadilan belum selesai diperiksa dan pokok perkara pidana (yang berkaitan dengan praperadilan tersebut) telah dimulai sidang pertamanya di pengadilan negeri, maka Hakim Praperadilan wajib menyatakan permohonan praperadilan tersebut gugur melalui penetapan atau putusan.

​Penerapan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan Putusan MK No. 102/PUU-XIII/2015 secara tegas menggarisbawahi prinsip efisiensi dalam sistem peradilan pidana.

– ​Gugurnya praperadilan segera setelah sidang pokok perkara dimulai memastikan bahwa proses peradilan tidak tertunda oleh pemeriksaan praperadilan yang overlapping. Hal ini mencegah Tersangka/Kuasa Hukumnya menggunakan praperadilan sebagai manuver taktis untuk memperlambat atau mengganggu dimulainya pemeriksaan pokok perkara yang telah lengkap (P21).

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

Keuntungan pihak penyidik/penuntut umum:

– ​Pihak penyidik/penuntut umum mendapatkan kepastian bahwa penetapan status hukum dan alat bukti yang telah dikumpulkan akan segera diuji di sidang perkara pokok. Dengan gugurnya praperadilan, kewenangan mutlak untuk menilai keabsahan tindakan hukum (termasuk penangkapan, penahanan, dan penetapan tersangka) berpindah seluruhnya kepada Majelis Hakim perkara pokok.

– ​Penguatan Asas Contradictoir Delimitatie: Asas ini menunjukkan bahwa pemeriksaan materi hukum yang sama tidak boleh dilakukan di dua forum yang berbeda. Setelah berkas dilimpahkan dan sidang dimulai, Pengadilan Pokok memiliki supremasi untuk menilai semua keberatan, termasuk keberatan prosedural yang sebelumnya diajukan di praperadilan. Hal ini memperkuat otoritas Majelis Hakim perkara pokok dan menghilangkan keraguan terhadap hasil penyidikan/penuntutan.

Kerugian pihak tersangka/kuasa hukum tersangka:

– ​Tersangka kehilangan kesempatan untuk melakukan uji cepat terhadap prosedur hukum yang merugikannya (seperti sah atau tidaknya penetapan tersangka atau penahanan). Jika sidang perkara pokok telah dimulai, keberatan prosedural hanya dapat diajukan sebagai nota keberatan (eksepsi) yang akan diputus bersamaan dengan putusan akhir (bukan diputus segera seperti dalam praperadilan).

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

– ​Kuasa hukum Tersangka dipaksa untuk segera berfokus pada pembelaan substansi perkara pidana (pokok dakwaan) alih-alih pada aspek formil penyidikan. Ini menempatkan mereka dalam posisi yang kurang menguntungkan karena energi dan sumber daya harus segera dialihkan dari upaya prosedural di praperadilan ke strategi pembuktian di persidangan.

– ​Gugurnya praperadilan menciptakan tekanan waktu yang besar bagi Tersangka/Kuasa Hukumnya. Setelah berkas dilimpahkan, mereka harus sangat cepat memastikan sidang praperadilan selesai sebelum sidang pokok perkara dimulai, jika tidak, upaya praperadilan dianggap sia-sia dan waktu yang terpakai untuk praperadilan tersebut menjadi tidak efektif.

​