Perpol No. 10/2025 Melawan Putusan MK No. 114/2025

Opini284 Dilihat

Penulis : Uyo Taryo, S.H.

Kontrolnews.co – Bogor | 13 Desember 2025 Kontroversi ini merupakan pertarungan hukum antara semangat reformasi dan supremasi konstitusi yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi, melawan upaya institusional Polri untuk mempertahankan praktik penempatan personel aktif di jabatan sipil.

​Pokok Permasalahan dan Putusan MK:

​Inti masalah terletak pada penempatan anggota Polri aktif di luar institusi Kepolisian.

​Pada tahun 2025, Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan No. 114/PUU-XXIII/2025 yang sangat krusial. Putusan ini menyatakan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri (yang memperbolehkan penugasan di luar institusi) adalah inkonstitusional dan tidak mengikat.

​Dengan dibatalkannya frasa tersebut, maka ketentuan Pasal 28 ayat (3) kembali pada makna aslinya: Anggota Polri aktif yang ingin menduduki jabatan di luar institusi Kepolisian harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif. Tujuan dari putusan ini jelas, yaitu menjaga netralitas, profesionalisme, dan menghindari potensi ‘Dwifungsi’ yang dapat mengganggu tata kelola pemerintahan sipil.

​Reaksi Kontroversial Perpol No. 10 Tahun 2025:

Baca Juga  Gertak Sambal "Tutup Jakarta" dan Realitas Politik Pasca-Mundurnya Gibran

​Tidak lama setelah Putusan MK diterbitkan, Kapolri mengeluarkan Peraturan Kapolri (Perpol) No. 10 Tahun 2025 tentang mekanisme penugasan anggota Polri di luar struktur organisasi Polri.

​Perpol ini secara substansial membuka kembali pintu bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan di 17 kementerian atau lembaga sipil tertentu, dengan landasan mekanisme “penugasan”.

​Bagi banyak ahli hukum tata negara dan pegiat anti-korupsi, langkah penerbitan Perpol ini dianggap sebagai bentuk pembangkangan hukum terhadap Putusan MK.

​Argumentasi Kontroversi Hukum:

​A. Sudut Pandang Penolakan (Supremasi Konstitusi).

– ​Pelanggaran Asas Hukum: Perpol, sebagai peraturan pelaksana di bawah Undang-Undang (UU), secara hierarki harus tunduk pada UU Polri. Karena Putusan MK telah menghapus dasar hukum penugasan di tingkat UU, Perpol tidak memiliki landasan hukum yang sah untuk mengatur hal tersebut.

Baca Juga  Gertak Sambal "Tutup Jakarta" dan Realitas Politik Pasca-Mundurnya Gibran

– ​Sifat Putusan MK: Putusan MK bersifat final dan mengikat (erga omnes). Oleh karena itu, semua lembaga negara, termasuk Polri, wajib tunduk pada perintah konstitusi yang telah ditegaskan MK. Perpol yang bertentangan dengan putusan ini dianggap telah melemahkan supremasi hukum.

– ​Mengkhawatirkan Netralitas: Penempatan anggota aktif Polri di jabatan sipil, meskipun melalui penugasan, dikhawatirkan mengaburkan batas antara fungsi keamanan dan fungsi sipil, serta mengancam profesionalisme dan netralitas Polri itu sendiri.

​B. Sudut Pandang Pembelaan (Pihak Polri)

​Celah Interpretasi:

Beberapa pihak berpendapat bahwa MK hanya membatalkan frasa penjelas, bukan keseluruhan Pasal 28 ayat (3), dan berargumen bahwa penugasan masih dimungkinkan melalui ketentuan di UU lain seperti UU ASN, meskipun argumen ini lemah.

​Kebutuhan Negara: Polri beralasan bahwa penugasan personelnya di lembaga tertentu (seperti BNN, KPK, BNPT) adalah kebutuhan mendesak negara dalam rangka mendukung fungsi penegakan hukum dan keamanan nasional di sektor-sektor tersebut.

​Kesimpulan Opini:

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Kontroversi Perpol No. 10 Tahun 2025 vs. Putusan MK No. 114/2025 menunjukkan adanya ketegangan antara semangat reformasi Polri dan kekuasaan institusional. Jika Perpol ini tetap dipertahankan, ia berpotensi besar untuk diuji kembali di Mahkamah Agung (MA) karena dinilai bertentangan dengan norma di tingkat UU yang telah diputus oleh MK.

​Untuk mengatasi polemik ini, diperlukan langkah legislatif, yaitu revisi segera atas UU Polri agar sinkron dan selaras sepenuhnya dengan Putusan MK. Hanya dengan kepastian hukum di level UU, praktik penempatan anggota Polri aktif di jabatan sipil dapat diakhiri sesuai amanat konstitusi.