MKN Cibinong – Atas arahan Bupati Bogor, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) guna mendongkrak kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta mengatasi berbagai persoalan pendidikan, khususnya angka putus sekolah di wilayah Kabupaten Bogor.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda), Ajat Rochmat Jatnika saat membuka Rapat Kerja DPW BMPS Provinsi Jawa Barat, di Yayasan Al-Madinah, Cibinong, Sabtu (24/10).
Mewakili Bupati Bogor, Sekda Ajat mengungkapkan bahwa tantangan pembangunan di Kabupaten Bogor cukup besar mengingat cakupan wilayahnya yang sangat luas. Dengan 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan. Jumlah penduduknya pun sekitar 6 juta jiwa, menempatkannya sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.
“Artinya, pemerintah daerah tidak bisa sendirian. Peran serta lembaga pendidikan swasta di bawah naungan BMPS sangat krusial dalam membantu peningkatan kualitas SDM, termasuk dalam penanganan angka putus sekolah,” ujar Ajat.
Ajat menjelaskan, angka putus sekolah di Kabupaten Bogor mulai menunjukkan tren penurunan. Untuk terus mendorong penurunan tersebut, pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan memperkuat upaya penanganan melalui optimalisasi peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) serta penyelarasan data (link and match) antara sebaran sekolah swasta dengan wilayah yang menjadi kantong anak putus sekolah.
“Upaya ini diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan intervensi serta memastikan program penanganan berjalan lebih tepat sasaran sehingga semakin banyak masyarakat memperoleh akses pendidikan,” jelas Ajat.
Ajat menuturkan, melalui pelaksanaan rapat kerja ini, Pemkab Bogor berharap program-program yang dirancang oleh BMPS dapat sejalan dan beririsan langsung dengan visi-misi pemerintah daerah, sehingga penanganan masalah pendidikan di masyarakat dapat diselesaikan secara kolaboratif, praktis, dan berkesinambungan.
Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Jawa Barat, H. R. Agus Sriyanta, menegaskan besarnya kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Besarnya kontribusi tersebut perlu diimbangi dengan perhatian dan dukungan pemerintah terhadap para penyelenggara pendidikan swasta.
“Perhatian dan dukungan pemerintah tentu sangat penting bagi penyelenggara pendidikan swasta atas kontribusi nyata mereka dalam mendukung pembangunan pendidikan,” tandasnya.
Ia menambahkan, para penyelenggara pendidikan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, ia mengajak seluruh keluarga besar BMPS untuk terus memperkuat sinergi, menjaga komitmen, serta aktif menyampaikan gagasan demi kemajuan pendidikan.
“Kolaborasi antara pemerintah dan penyelenggara pendidikan swasta diharapkan semakin kuat sehingga akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Selanjutnya, Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kabupaten Bogor, Usep Nukliri menegaskan peran vital sekolah swasta yang mendominasi iklim pendidikan di Kabupaten Bogor. Menurutnya, keberadaan sektor swasta menjadi penopang utama peningkatan indeks pembangunan masyarakat setempat.
“Kami mengapresiasi dukungan anggaran serta hibah program yang diberikan pemerintah daerah. Sinergi ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas ribuan guru honorer dan bantuan pendidikan guna meringankan beban masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, BMPS berkomitmen untuk terus berkolaborasi dengan Pemkab Bogor, karena dukungan berkelanjutan dari seluruh pemangku kepentingan diyakini dapat menghadirkan layanan pendidikan swasta yang semakin berkualitas dan merata bagi masyarakat.( TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR )
Komentar