Adakan Rapat Pimpinan, NGO KBB Bahas Kinerja Pemda Bogor Dan Tambang Ilegal Di Bogor Barat

Berita, Berita Utama297 Dilihat

Kontrolnews.co Cibinong | Rapat konsolidasi NGO Bersatu Kabupaten Bogor berubah menjadi ruang perlawanan terbuka terhadap apa yang dinilai sebagai kegagalan sistemik Pemerintah Kabupaten Bogor dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menjaga keadilan dan integritas pemerintahan.

 

Dipimpin Rizwan Riswanto, Ketua NGO Bersatu Kabupaten Bogor, forum ini secara tegas mempertanyakan keberadaan negara di tengah maraknya persoalan daerah yang tak kunjung disentuh hukum.

 

Berbagai laporan masyarakat, temuan lapangan, dan indikasi penyimpangan kebijakan dinilai mengendap tanpa kejelasan. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran yang disengaja oleh pihak-pihak berwenang.

Baca Juga  Gagal Terbang ke Timur Tengah Akibat Hilangnya Tiket, Tiga Calon PMI Ilegal di Cianjur Dievakuasi Polisi

 

“Jika hukum terus diam, maka rakyat berhak curiga. Jangan sampai APH hanya berani pada masyarakat kecil, namun kehilangan nyali ketika berhadapan dengan kekuasaan,” ujar Rizwan dengan nada keras.

 

NGO Bersatu menilai Pemerintah Kabupaten Bogor telah gagal menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai roh pemerintahan. Kritik publik bukan ditanggapi, justru seolah dipadamkan melalui sikap diam dan penundaan.

Baca Juga  Apresiasi Ketegasan Kapolda Jatim dalam Wujudkan Visi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Dr. Tasrif M Saleh SH MH: Larangan Pungli Wujud Nyata Slogan Polisi Bersama Masyarakat

 

Lebih memprihatinkan, rapat konsolidasi ini menyoroti indikasi hubungan tidak sehat antara kekuasaan birokrasi dan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini dinilai menciptakan zona nyaman bagi praktik penyimpangan yang merugikan masyarakat luas.

 

Rizwan menegaskan, konsolidasi ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan sinyal peringatan. Jika pembiaran terus berlangsung, NGO Bersatu siap mengeskalasi tekanan publik melalui laporan resmi, aksi terbuka, dan pengawasan independen.

Baca Juga  Karut-marut Lombok Timur Jadi Sorotan, FPD Layangkan Surat Hearing ke Kapolres dan Tunggu Jadwal Pertemuan

 

“Kami tidak akan diam ketika hukum dijadikan pajangan dan keadilan hanya menjadi slogan,” tegasnya.

 

Rapat ditutup dengan kesepakatan bahwa kesabaran publik memiliki batas. Ketika negara gagal hadir, masyarakat sipil akan mengambil peran lebih agresif untuk memastikan kekuasaan tidak berjalan tanpa kontrol. (NGO KBB)