Kontrolnews.co – Ngawi | Penyaluran bantuan ketahanan pangan di Desa Keras Kulon, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, menjadi sorotan setelah sejumlah warga mengaku hanya menerima sekitar 50 persen dari jumlah yang seharusnya.
Salah satu warga, Sumarni, menyebutkan bahwa bantuan yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan awal. “Kami hanya menerima separuh dari biasanya,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Berdasarkan temuan di lokasi penyaluran di kantor desa, bantuan yang semula berupa 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng diduga berkurang menjadi 10 kilogram beras dan 2 liter minyak. Pihak pemerintah desa menyebut pengurangan tersebut dilakukan dengan dalih pemerataan.
Sekretaris desa setempat, Rista, menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil kesepakatan. Namun demikian, pernyataan tersebut tidak disertai dokumen resmi seperti berita acara atau dasar hukum tertulis.
Dari sudut pandang tata kelola publik, penyaluran bantuan sosial maupun program ketahanan pangan umumnya mengacu pada sistem by name by address, sehingga perubahan volume bantuan di tingkat desa tanpa regulasi yang jelas berpotensi menimbulkan persoalan administratif.
Selain itu, upaya konfirmasi kepada kepala desa belum membuahkan hasil hingga berita ini diturunkan. Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses distribusi bantuan.

Sejumlah warga lainnya juga menyampaikan bahwa pembagian dilakukan secara merata, termasuk kepada warga yang dinilai tidak lagi memenuhi kriteria penerima manfaat. “Yang penting dibagi rata, walaupun ada yang sebenarnya sudah mampu,” ungkap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Untuk memastikan kejelasan persoalan ini, sejumlah langkah lanjutan dinilai perlu dilakukan, di antaranya pendalaman informasi ke Dinas Sosial Kabupaten Ngawi terkait regulasi distribusi bantuan, verifikasi data Keluarga Penerima Manfaat (KPM), serta koordinasi dengan pihak kecamatan maupun inspektorat daerah.
Hingga saat ini, pihak Dinas Sosial Kabupaten Ngawi belum memberikan keterangan resmi karena masih menjalankan kegiatan dinas di luar kantor.
Kasus ini diharapkan menjadi perhatian bersama guna memastikan penyaluran bantuan pemerintah berjalan sesuai aturan, tepat sasaran, dan transparan.
