Kontrolnews.co – Bandung | Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bandung menghadirkan terobosan baru dalam pengawasan kinerja petugas pajak di lapangan. Melalui Sistem Monitoring Petugas Lapangan atau SIMPEL, seluruh aktivitas petugas, mulai dari penugasan, kehadiran di lokasi, hingga hasil kunjungan ke wajib pajak, kini dapat dipantau pimpinan secara langsung (real-time) melalui satu dashboard terpadu.
SIMPEL merupakan inovasi Bapenda Kota Bandung untuk memperkuat pengawasan kegiatan lapangan sekaligus meningkatkan akurasi data wajib pajak. Sistem ini dikembangkan sejak September 2026 dan dijadwalkan memasuki tahap uji coba terbatas pada akhir November 2026.
Lebih dari separuh pegawai Bapenda Kota Bandung bertugas di lapangan untuk melakukan pendataan, verifikasi, pemeriksaan, dan penagihan pajak daerah. Selama ini, hasil kerja mereka baru dapat diketahui setelah laporan disusun secara manual dan direkap berjenjang.
Kondisi tersebut membuat informasi dari lapangan sering kali baru diterima beberapa hari setelah kegiatan berlangsung. Akibatnya, wajib pajak yang sudah tutup atau tidak lagi beroperasi terlambat terdeteksi dan berujung pada munculnya piutang pajak. Kehadiran SIMPEL mengubah pola pengawasan dari reaktif menjadi proaktif, yakni dilakukan saat kegiatan masih berlangsung.
Validasi Lokasi Otomatis
SIMPEL tidak menggantikan aplikasi perpajakan yang sudah berjalan seperti e-SATRIA dan SIPP. Sistem ini dibangun sebagai lapisan pemantauan di atas aplikasi pendataan wajib pajak yang telah ada, dengan menyatukan modul penugasan, absensi, koordinat GPS, dan foto lokasi ke dalam satu dashboard.
Salah satu fitur unggulannya adalah validasi geofencing. Sistem secara otomatis membandingkan titik GPS petugas dengan lokasi wajib pajak yang terdaftar. Apabila petugas berada di luar radius toleransi, sistem akan memberi tanda secara otomatis.
Setiap data wajib pajak juga dilengkapi QR Code sebagai identitas digital. Saat dipindai, informasi seperti NPWPD, nama usaha, lokasi, jenis pajak, dan status survei langsung tampil, sehingga verifikasi di lapangan menjadi lebih cepat. Petugas pun wajib mengunggah foto lokasi usaha sebagai bukti visual yang tersimpan permanen dan dapat ditelusuri kembali
Seluruh hasil kegiatan terekap otomatis menjadi laporan harian, mingguan, hingga bulanan, baik per petugas, per kecamatan, maupun per jenis pajak, tanpa perlu rekapitulasi manual oleh operator.
SIMPEL juga mempercepat pemutakhiran status wajib pajak. Ketika petugas mendapati tempat usaha yang ternyata sudah tutup atau tidak lagi beroperasi, temuan tersebut langsung dilaporkan melalui sistem lengkap dengan foto dan titik koordinat lokasi, sehingga status wajib pajak dapat segera diperbarui. Dengan begitu, Bapenda memiliki data wajib pajak yang real-time dan selalu terkini, sekaligus mencegah munculnya piutang pajak atas usaha yang sebenarnya sudah tidak beroperasi.
“Ini bukan soal mengawasi orang, tetapi memastikan setiap kunjungan tercatat, setiap temuan terdokumentasi, dan setiap keputusan pimpinan didasarkan pada data yang valid. Petugas yang bekerja dengan baik juga akan terlihat kinerjanya secara objektif,” tutur Kepala Bapenda Kota Bandung, Drs. Gun Gun Sumaryan
Tahapan Pelaksanaan
Tahapan pelaksanaan SIMPEL meliputi pembentukan tim efektif, koordinasi dengan Diskominfo Kota Bandung terkait infrastruktur dan keamanan data, pengembangan aplikasi, pengujian sistem, serta penyusunan SOP dan bimbingan teknis bagi petugas. Setelah uji coba terbatas yang dimulai akhir November 2026, sistem akan diperluas ke seluruh petugas lapangan Bapenda pada 2027 dan diperkuat dengan Surat Keputusan Kepala Bapenda tentang kewajiban penggunaannya.
Ke depan, SIMPEL juga akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Geografis (GIS) dan dashboard analitik untuk memetakan potensi pajak per wilayah. Karena dirancang secara modular, pola kerja SIMPEL dapat diterapkan pada pemantauan seluruh jenis pajak daerah.
Ia menegaskan, SIMPEL merupakan bagian dari langkah transformasi digital Bapenda Kota Bandung. “SIMPEL sejalan dengan komitmen kami mewujudkan tata kelola pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Kami berharap inovasi ini mendukung optimalisasi PAD demi pembangunan Kota Bandung,” katanya.
Inovasi ini sekaligus mendukung agenda reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi, karena jejak digital dan validasi lokasi otomatis mempersempit ruang manipulasi data di lapangan.
Komentar