Bubarkan Mahkamah Konstitusi atau Copot Kapolri Sigit

Opini215 Dilihat

Oleh : Suhendar, SH.,MM.

(Praktisi hukum yang juga Sekjend DPP Lembaga Hukum Indonesia)

Kontrolnews.co – Bogor |13 Desember 2025 Hari ini kita dikagetkan dengan lahirnya Peraturan Kepolisian Nomor 10 tahun 2025 Tentang Anggota Polri, yang dapat menjabat posisi di 17 lembaga atau kementerian. Hal ini disampaikan oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjend. Pol

Trunoyudo Wisnu Andika, dikatakan bahwa Perpol tersebut dilandasi pada Pasal 28 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri jounto Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengatur penempatan beberapa jabatan ASN untuk dapat diisi anggota Polisi juonto peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Sebetulnya dugaan kuat pihak kepolisian akan melawan putusan Mahkamah (MK) itu sudah sangat terlihat, ketika ke-engganan Kapolri untuk menarik para perwira tinggi dari lembaga-lembaga yang sudah mereka duduki setelah terdapat putusan MK. entah karena dengan alasan demi penegakan hukum, distribusi perwira tinggi atau pengusaan institusi polri disemua lini pemerintahan. Dugaan-dugaan tersebut bisa jadi benar semuanya atau benar hanya sebagian.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

Kalo kita ingat kembali mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Kontitusi perkara a quo, walaupun terdapat alasan berbeda (concurring opinion) dari Hakim Konstitusi Arsul Sani dan pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dari 2 (dua) Hakim Konstitusi yaitu Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.

Hakim konstitusi telah memutuskan dan menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang melarang anggota Polri menduduki jabatan sipil intitusi diluar kepolisian atau dapat mengundurkan diri terlebih dahulu sebagai anggota Polri.

Sambutan positif dan eforia masyarakat sipil begitu terasa, rasa kepercayaan terhadap MK pun kembali meningkat sebagai guardian of the constitution (penjaga hukum/benteng terakhir hukum) setelah sebelumya MK disorot melahirkan putusan yang kontroversial menyangkut penafsiran hukum dalam bidang politik yakni putusan nomor : 90/PUU-XXI/2023 dan nomor : 60/PUU-XXII/2024.

Urgensi Mahkamah Konstitusi (MK)

MK merupakan produk reformasi yang memiliki kewenangan sangat penting, meliputi : menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan hasil pemilu (PHPU), serta memberikan keputusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden, dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. MK bertindak sebagai penjaga konstitusi terakhir untuk memastikan hukum di Indonesia sejalan dengan konstitusi.

Dasar kewenangan MK merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi jounto UU no. 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

Copot Kapolri Sigit

Bermula dari penunjukan Sigit

sebagai calon tunggal Kapolri, berdasarkan pengusulan dari Presiden RI Joko Widodo dan dilakukan fit n propert Test oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Maka Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo diangkat dan ditetapkan sebagai Kapolri ke-25 yang diambil sumpah nya pada Rabu, 27 Januari 2021.

Slogan yang digaungkan Kapolri Sigit yakni Polri yang PRESISI dengan artian Polri yang PREdiktif, responSIbilitas, dan transparanSI berkeadilan. Yang merupakan slogan program Kapolri untuk transformasi pelayanan Polri agar lebih modern, terintegrasi, cepat, tepat dan adik, mencakup aspek organisasi, operasional, pelayanan publik dan pengawasan, dengan simbol mengangkat tangan kanan ke dada sebelah kiri dengan jari terbuka.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

Selain menggaungkan slogan Presisi, Kapolri Sigit juga memperkenalkan istilah Ikan busuk dari kepala nya. Namun cukup disayangkan, slogan presisi dan ikan busuk dari kepala nya, itu cuma slogan yang dalam prakteknya selama kepemimpinan Kapolri Sigit masih cukup jauh dari cita-cita Polri Idaman sebagaimana termaktud dalam Pasal 1 UU Kepolisian No. 2 Tahun 2022 yakni sebagai pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat.

Dengan lahirnya Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 menegaskan pembangkangan Kapolri terhadap Putusan MK Nomor 114/PUU-XII/2025. Patut dinilai Polri sebagai aparat penegak hukum telah memberi contoh kepada rakyat cara ketidak patuhan terhadap hukum atau melawan hukum, dan jika putusan MK sudah dilecehkan seperti itu, maka apakah MK lebih baik dibubarkan saja karena sudah tidak memiliki marwah sebagai penjaga hukum dimata Kapolri Sigit.