CERI Sarankan APH Segera Bertindak, Nilai Pernyataan Kepala Biro Hukum KLHK Soal IPPKH Anak Usaha Harita Group Menyesatkan

Berita1965 Dilihat

Kontrolnews.co – Ternate | Pernyataan Kepala Biro Hukum Setjen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Supardi SH MH yang tertuang dalam suratnya kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 6 Desember 2024, patut diduga sebagai tindakan persekongkolan jahat untuk menjarah kekayaan bumi Wawonii secara melawan hukum bersama PT Gema Kreasi Perdana (GKP) yang tak lain merupakan anak usaha Harita Group.

Baca Juga  Apresiasi Ketegasan Kapolda Jatim dalam Wujudkan Visi Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Dr. Tasrif M Saleh SH MH: Larangan Pungli Wujud Nyata Slogan Polisi Bersama Masyarakat

Demikian diutarakan Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman, Minggu (20/4/2025) siang ketika sedang berada di Pantai Tolire, Ternate, Maluku Utara.

“Padahal kita sudah sama-sama tahu bahwa sudah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang pada intinya Mahkamah Agung telah memerintahkan Menteri membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) seluas 707,10 hektare pada 7 Oktober 2024. Tidak hanya itu, dua putusan MA sebelumnya, yakni Perkara Nomor 57 P/HUM/2022 dan 14 P/HUM/2023, juga telah membatalkan alokasi ruang tambang dalam Perda RTRW Kabupaten Konkep,” jelas Yusri.

Selain itu, kata Yusri, Mahkamah Konstitusi pada 21 Maret 2024 menolak gugatan uji materi PT GKP terhadap UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (PWP3K), menegaskan bahwa pulau kecil seperti Wawonii tidak boleh ditambang.