Dakwaan Guru Ngaji Kasus Pencabulan Dinilai Cacat Hukum, Kuasa Hukum Ajukan Eksepsi

Polhukam206 Dilihat

Kontrolnews.co – ​Cibinong | Kasus dugaan pencabulan yang melibatkan seorang guru mengaji, M, terhadap muridnya memasuki babak baru di persidangan Pengadilan Negeri (PN) Cibinong. Senin 8 Desember 2025.

​Pada persidangan kedua hari ini, perkara pidana nomor 717/Pid.Sus/2025/PN Cbi, agenda sidang adalah pembacaan eksepsi atau keberatan dari pihak Terdakwa.

Eksepsi tersebut dibacakan oleh penasihat hukum Terdakwa, Uyo Taryo, S.H.

​Dalam eksepsinya, tim penasihat hukum menyampaikan keberatan tegas terhadap surat dakwaan JPU yang dinilai kurang cermat, kurang lengkap, dan mengandung cacat hukum (formil maupun materil).

​Ada dua poin krusial yang diutarakan dalam eksepsi tersebut:

– Terdakwa M diperiksa oleh penyidik di Unit PPA Satreskrim Polres Bogor tanpa didampingi oleh penasihat hukum. Tindakan ini dinilai sangat bertentangan dengan Pasal 56 ayat (1) juncto Pasal 114 KUHAP. Padahal, perkara asusila atau kekerasan terhadap anak di bawah umur diancam pidana yang berat, yaitu 5 hingga 15 tahun.

– Eksepsi menyoroti ketidakjelasan tempus delicti (waktu kejadian) pada seluruh dakwaan (kesatu hingga kelima). Tertulis dalam dakwaan, “… pada hari dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2025 sekira pukul 18.30 WIB…”. Ketidakjelasan waktu ini dianggap membuat surat dakwaan JPU menjadi obscuur libel alias kabur.

​Seusai sidang, Uyo Taryo menyatakan bahwa eksepsi yang disampaikan adalah hak Terdakwa. “Kami selaku kuasa hukum Terdakwa menilai adanya kejanggalan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum,” ujarnya singkat.

​Ia menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 143 ayat (2) KUHAP, surat dakwaan wajib memenuhi syarat formil dan materil. Jika surat dakwaan tidak memenuhi syarat materil, maka surat dakwaan tersebut batal demi hukum.

​Ketua Tim penasihat hukum, Suhendar, S.H., M.M., menyampaikan optimismenya. “Kami haqqul yakin eksepsi kami akan dipertimbangkan dan dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena semua isi dakwaan JPU dapat kami bantah berdasar aturan-aturan hukum sebagaimana mestinya,” ucapnya singkat namun penuh keyakinan.