Penulis : Uyo Taryo, S.H.
Kontrolnews.co – Bogor | 07 Desember 2025—Keputusan hakim yang mengabulkan permohonan praperadilan terdakwa memiliki dampak signifikan dan berlapis bagi institusi penegak hukum, terutama Kepolisian dan Kejaksaan, yang meliputi aspek legalitas, profesionalisme, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
1. Dampak terhadap Aspek Legalitas dan Prosedur:
Pembatalan Tindakan Hukum: Dampak paling langsung adalah dibatalkannya atau dinyatakan tidak sahnya tindakan yang menjadi objek praperadilan.
Jika objeknya adalah penetapan tersangka, maka status tersangka tersebut gugur. Hal ini memaksa penyidik untuk memulai penyelidikan dari awal atau menghentikan kasus jika alat bukti dianggap tidak cukup setelah putusan.
Jika objeknya adalah penyitaan, penggeledahan, atau penahanan, maka tindakan tersebut dinyatakan tidak sah. Barang yang disita harus dikembalikan, dan penahanan harus diakhiri.
Koreksi Prosedur Wajib: Putusan ini berfungsi sebagai koreksi yudisial terhadap prosedur yang telah dilakukan penyidik atau penuntut umum. Hal ini menegaskan bahwa penegak hukum telah melanggar prinsip due process of law (proses hukum yang adil), baik karena cacat formil (prosedur) maupun cacat materiil (misalnya, kurangnya alat bukti permulaan yang sah).
2. Dampak terhadap Profesionalisme dan Kualitas Penyelidikan
Evaluasi Kualitas Kerja: Putusan yang membatalkan penetapan tersangka seringkali menjadi indikasi adanya kualitas penyelidikan yang kurang matang atau terburu-buru. Institusi penegak hukum terpaksa melakukan evaluasi internal menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) dan kemampuan penyidik/penuntut umum dalam mengumpulkan alat bukti yang sah.
Peningkatan Kehati-hatian: Ke depannya, putusan ini akan mendorong penyidik untuk lebih berhati-hati, teliti, dan berbasis bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan hukum yang merampas hak asasi seseorang (seperti penetapan tersangka atau penahanan). Ada potensi resistensi internal, di mana penyidik mungkin menjadi ragu-ragu (self-censorship) dalam menindaklanjuti kasus yang berisiko tinggi digugat praperadilan.
3. Dampak terhadap Akuntabilitas dan Kepercayaan Publik
Peningkatan Pengawasan: Praperadilan yang dikabulkan menegaskan bahwa kekuasaan penegak hukum tidak absolut dan berada di bawah pengawasan yudikatif (hakim). Hal ini meningkatkan akuntabilitas institusi di mata hukum.
Potensi Erosi Kepercayaan: Meskipun putusan ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol internal sistem hukum berjalan, bagi sebagian masyarakat, hal ini bisa menimbulkan citra negatif terhadap penegak hukum. Persepsi publik dapat bergeser, dari “tersangka memang bersalah” menjadi “penegak hukum ceroboh atau bertindak sewenang-wenang.”
Isu Politisasi dan Tekanan: Dalam kasus-kasus besar atau sensitif, putusan praperadilan seringkali disorot media, menimbulkan spekulasi mengenai adanya tekanan politik, intervensi, atau bahkan malpractice di internal institusi, yang memperkeruh suasana kerja.
4. Dampak Positif (Sebagai Mekanisme Kontrol)
Penting untuk dicatat bahwa dikabulkannya praperadilan juga memberikan dampak positif sebagai bagian dari sistem check and balances dalam negara hukum:
Penjaminan Hak Warga Negara: Ini membuktikan bahwa mekanisme praperadilan efektif sebagai benteng terakhir bagi warga negara untuk melindungi hak-haknya dari kesewenang-wenangan aparat.
Dorongan Reformasi: Putusan yang berulang dapat menjadi katalisator kuat bagi institusi penegak hukum untuk melakukan reformasi internal struktural dan kultural guna meminimalkan praktik yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana.
Kesimpulan: Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan terdakwa adalah “alarm keras” bagi penegak hukum. Meskipun berfungsi menjaga hak asasi, dampak operasionalnya adalah pembatalan kasus dan tuntutan evaluasi total terhadap profesionalisme kerja. Penegak hukum harus merespons dengan memperkuat legalitas dan kualitas penyelidikan untuk memulihkan kepercayaan dan memastikan proses hukum berjalan sesuai koridor perundang-undangan.
