Dilema Asas: Kepastian Hukum vs. Keadilan Transisional

Opini262 Dilihat

Oleh : Uyo Taryo, S.H.

Kontrolnews.co – Bogor | 07 Januari 2026—​Secara tradisional, hukum pidana memegang teguh asas non-retroaktif (hukum tidak boleh berlaku surut). Namun, dalam masa transisi, muncul prinsip Lex Favorabili, yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan perundang-undangan setelah perbuatan dilakukan, maka yang digunakan adalah aturan yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

​Beban Hakim: Hakim tidak hanya menjadi “corong undang-undang” (bouche de la loi), tetapi harus melakukan perbandingan mendalam antara dua naskah undang-undang untuk menentukan mana yang lebih “ringan” atau “menguntungkan”.

​​Dilema terbesar muncul saat menentukan apa definisi “menguntungkan”. Apakah hanya soal durasi penjara yang lebih pendek?

​Paradigma Pemidanaan: KUHP Baru mengedepankan Keadilan Restoratif dan pidana alternatif (seperti kerja sosial atau pengawasan), sementara KUHP lama bersifat retributif (pembalasan/penjara).
​Contoh Dilematis: Jika di KUHP lama ancaman minimumnya tinggi namun di KUHP baru lebih rendah tetapi disertai syarat administratif yang rumit, hakim harus berani mengambil diskresi moral untuk menentukan nasib terdakwa.

​​Ada kekhawatiran terjadinya disparitas putusan. Hakim A mungkin merasa KUHP baru lebih manusiawi sehingga menerapkannya, sementara Hakim B tetap menggunakan KUHP lama dengan alasan perbuatan dilakukan saat aturan itu sah berlaku.

​KUHP Baru bukan sekadar perubahan angka hukuman, melainkan perubahan filosofi. Hakim dituntut untuk:
​Mempertimbangkan tujuan pemidanaan (rehabilitasi) yang mungkin belum ada padanannya dalam dakwaan Jaksa yang disusun berdasarkan KUHP lama.
​Menghadapi celah hukum jika peraturan pelaksana (PP) dari KUHP baru belum sepenuhnya siap saat putusan dijatuhkan.

​Dalam masa transisi ini, hakim tidak boleh terjebak pada formalitas prosedural semata. Peran hakim bergeser dari sekadar pengadil fakta menjadi penyeimbang peradaban hukum. Hakim harus mengutamakan Asas Favor Reus (menguntungkan terdakwa) bukan sebagai bentuk kelonggaran terhadap kejahatan, melainkan sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia yang diakui secara internasional dalam masa transisi hukum.

​Dilema ini hanya bisa diselesaikan jika hakim memiliki keberanian intelektual untuk menggali nilai keadilan yang lebih substantif di luar teks undang-undang yang sedang berganti.