Dilema Guru Honorer Dibalik Perayaan Hari Guru Nasional

Opini256 Dilihat

Penulis : Uyo Taryo, S.H.

 

Kontrolnews.co – Bogor | Hari Guru Nasional, yang diperingati setiap tanggal 25 November, adalah momen refleksi untuk menghormati dedikasi para pendidik. Namun sebelumnya, di balik perayaan ini, tersimpan sebuah dilema pelik yang dialami oleh mayoritas pengajar di Indonesia: guru honorer. Selasa, 25 November 2025.

​Mereka adalah tulang punggung operasional banyak sekolah, terutama di daerah, namun seringkali menjadi pahlawan tanpa tanda jasa dalam arti yang paling menyakitkan: pengorbanan finansial dan ketidakpastian status.

​Dilema utama guru honorer berpusar pada kesenjangan antara tugas mulia dan imbalan yang tidak layak. Mereka mengemban beban kerja yang sama, atau bahkan lebih berat, dari guru PNS—mulai dari mengajar, menyusun administrasi, hingga menjadi tenaga serabutan. Ironisnya, gaji yang mereka terima seringkali jauh di bawah Upah Minimum Regional (UMR), bahkan ada yang hanya berkisar Rp 300.000 hingga Rp 500.000 per bulan

​Dedikasi vs Kebutuhan Hidup. Bagaimana seorang pendidik dapat fokus mencerdaskan bangsa jika pada saat yang sama mereka harus berjuang keras mencari penghasilan tambahan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Pengabdian vs Kepastian Status. Bertahun-tahun mengabdi, namun status mereka tetap “non-ASN” atau “tidak tetap,” menciptakan jurang ketidakpastian masa depan, jaminan kesehatan, dan pensiun.

​Kualitas Pendidikan vs Keberlanjutan Karier. Tuntutan untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas pengajaran sering berbenturan dengan kenyataan bahwa mereka harus membagi waktu dan energi untuk pekerjaan sampingan demi menyambung hidup.

​Solusi yang Mendesak

​Dilema ini tidak bisa dibiarkan menjadi luka permanen dalam sistem pendidikan kita. Pemerintah dan pemangku kepentingan perlu mengambil langkah-langkah konkret dan mendesak:

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

– ​Prioritas Pengangkatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja): Proses rekrutmen PPPK harus diprioritaskan untuk guru honorer yang sudah lama mengabdi, dengan skema yang transparan dan kuota yang memadai.

– ​Jaminan Upah Minimum yang Layak: Harus ada regulasi yang memastikan bahwa semua guru honorer, terlepas dari sumber penggajian (APBN/APBD/Dana BOS), menerima upah minimal yang setara dengan UMR di wilayahnya.

– ​Penyederhanaan Birokrasi: Mempercepat dan menyederhanakan proses sertifikasi dan pengangkatan bagi guru honorer yang telah memenuhi kualifikasi.

​Guru honorer adalah benteng terakhir pendidikan di banyak daerah terpencil dan pedesaan. Jika kita terus membiarkan dilema kesejahteraan ini berlarut, kita bukan hanya mengkhianati pengorbanan mereka, tetapi juga mempertaruhkan kualitas masa depan generasi penerus bangsa.

​Hari Guru Nasional (25 November) harus menjadi momentum untuk mengakhiri diskriminasi status dan menjamin kesejahteraan para pahlawan sejati pendidikan kita. Hanya dengan hati dan pikiran yang tenang, seorang guru dapat mencetak generasi yang gemilang.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

Harapan baru sudah didepan mata, guru honorer tidak akan ada lagi statusnya mulai 1 Januari 2026. Pemerintah akan menghapus status tenaga honorer di seluruh instansi, termasuk guru, dan mengalihkannya ke dalam sistem aparatur sipil negara (ASN) melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kebijakan ini merupakan implementasi dari UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

Selamat Hari Guru Nasional 2025.