Dugaan Penghalangan Jurnalis di Ngawi Disorot, Dirut MNN Media: Langgar UU Pers dan Ancam Kebebasan Informasi

Kontrolnews.co – Salatiga | Dugaan penghalangan terhadap kerja jurnalistik di wilayah Ngawi menuai perhatian dari kalangan media. Direktur Utama PT MNN Media Indonesia (Harian7.com), Muhamad Nuraeni, angkat bicara dan menilai peristiwa tersebut sebagai preseden buruk bagi kebebasan pers di Indonesia.

Menurut Nuraeni, kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi. Setiap bentuk dugaan penghalangan terhadap kerja jurnalis dinilai tidak hanya merugikan insan pers, tetapi juga berdampak pada terhambatnya hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang akurat dan berimbang.

“Pers memiliki fungsi kontrol sosial. Ketika jurnalis dihalangi dalam menjalankan tugasnya, maka yang dirugikan bukan hanya media, tetapi juga masyarakat yang kehilangan akses terhadap informasi,” ujarnya. Jumat, 17 April 2026.

Ia menegaskan bahwa hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Dalam regulasi tersebut, disebutkan bahwa pers nasional memiliki hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.

Baca Juga  HUT PGRI ke-81, Sembilan Ranting di Sambirejo Sragen Ikuti Lomba Voli Putra dan Putri

Lebih lanjut, Nuraeni mengungkapkan bahwa pihaknya telah menempuh langkah resmi dengan melaporkan dugaan kejadian tersebut ke Dewan Pers sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa pers.

“Kontributor kami di Ngawi, Budi Santoso, telah melayangkan laporan ke Dewan Pers. Kami berharap ada respons yang cepat dan objektif agar persoalan ini dapat diselesaikan secara transparan,” jelasnya.

Ia menilai, langkah tersebut merupakan bagian dari mekanisme penyelesaian sengketa pers yang profesional dan berimbang, sekaligus menjadi pembelajaran agar kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang.

Baca Juga  HUT PGRI ke-81, Sembilan Ranting di Sambirejo Sragen Ikuti Lomba Voli Putra dan Putri

Selain menempuh jalur etik, pihak perusahaan juga membuka kemungkinan langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku apabila ditemukan unsur pelanggaran.

“Ini bukan persoalan sepele. Dugaan tindakan tersebut berpotensi melukai profesi pers. Kami juga mempertimbangkan langkah hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pers terkait larangan menghalangi kerja wartawan,” tegasnya.

Nuraeni menambahkan, perusahaan pers sejatinya merupakan mitra strategis bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, maupun sektor swasta. Hubungan yang baik dengan media justru akan membantu membangun citra positif melalui penyampaian informasi yang terbuka dan akurat.

“Media bukan musuh. Pers adalah mitra dalam menyampaikan informasi kepada publik. Jika ada hal yang perlu diklarifikasi, seharusnya ditempuh melalui komunikasi yang baik, bukan dengan cara-cara yang berpotensi menghambat kerja jurnalistik,” imbuhnya.

Baca Juga  HUT PGRI ke-81, Sembilan Ranting di Sambirejo Sragen Ikuti Lomba Voli Putra dan Putri

Di akhir pernyataannya, ia berharap semua pihak dapat menghormati profesi jurnalis serta menjunjung tinggi prinsip kebebasan pers sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi di Indonesia.

“Kami berharap hal ini menjadi perhatian bersama. Kebebasan pers harus dijaga, karena di situlah hak publik untuk mendapatkan informasi dipertaruhkan,” pungkasnya.

Berita ini dilansir dari Harian7.com