Fraksi Nasdem Tia Fitriani Minta KDM Dipanggil ke DPRD Jabar

Berita1486 Dilihat

Kontrolnews.co – Kota Bandung | Tak hanya Fraksi PDI Perjuangan yang kecewa dengan pernyataan Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) yang seolah melecehkan lembaga DPRD.

Dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (16/5) kemarin, Fraksi Nasdem juga menyuarakan hal yang sama.

Anggota Fraksi Nasdem, Tia Fitriani mengungkapkan bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan lembaga legislatif dan ekskutif sedang tidak baik-baik saja.

Terlebih, dalam beberapa agenda rapat paripurna yang digelar DPRD Jawa Barat, KDM absen.

“Ijin pimpinan, dan Pak Wagub yang hadir disini, bila diibaratkan pasangan suami istri, hubungan kita ini sedang tidak baik-baik saja karena komunikasi yang tidak lancar,” kata anggota legislatif dari daerah pemilihan Jawa Barat 2 Kabupaten Bandung ini dalam rapat paripurna.

Tia mengatakan, selama 3 periode ia menjadi anggota DPRD baru kali ini merasakan hubungan yang tidak harmonis dengan gubernur yang dampaknya dirinya sulit menginformasikan keadaan di daerah pemilihan.

Baca Juga  Irjen Kalingga Dukung Green Policing Lewat Penanaman Pohon di Kejati NTB

“Jadi mohon difasilitasi bertemu dengan gubernur, tidak hanya dengan unsur pimpinan saja, karena bila hanya unsur pimpinan saja kami tidak bisa menyuarakan,” kata Tia.

Tia juga menegaskan agar pertemuan dengan gubernur dilaksanakan di kantor DPRD Jawa Barat.

“Jangan kami yang harus datang ke rumah Gubernur, kita bertemu disini saja pimpinan di lembaga DPRD, rumah rakyat, rumah aspirasi, dimana kita disumpah untuk memperjuangkan aspirasi di daerah pemilihan masing-masing. Itu saja pimpinan, cocok,” tegas Tia disambut tepuk tangan hadirin.

Baca Juga  Tinjau BSPS di Tarikolot, Bupati Bogor Apresiasi Bantuan 10.000 Bedah Rumah dari Presiden Prabowo

Dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jabar, Jumat (16/5) seluruh anggota Fraksi PDI Perjuangan melakukan aksi walk out lantaran merasa kecewa dengan pernyataan yang disampaikan KDM

Dalam kegiatan Musrenbang di Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu, KDM menyebut tidak perlu lagi rapat dengan DPRD untuk mengambil keputusan karena membutuhkan waktu yang lama.

Baca Juga  Pimpin Upacara Hari Santri 2026, Bupati Bogor Dorong Peran Santri Wujudkan Indonesia Emas

Pernyataan KDM ini dinilai melecehkan dan tidak menghormati lembaga DPRD.