Kontrolnews.co – Cibinong | Drama hukum kasus pidana kontroversial yang sempat diawali dengan gugatan praperadilan terhadap Kapolres Bogor terus bergulir di Pengadilan Negeri Cibinong. Kamis 11 Desember 2025.
Melalui Putusan Sela yang dibacakan hari ini, Majelis Hakim yang diketuai oleh Marta Napitupulu, S.H., M.H. menolak seluruh keberatan (Eksepsi) dari tim Penasehat Hukum Terdakwa, dan memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk melanjutkan pemeriksaan perkara dengan menghadirkan saksi dan bukti-bukti.
Tim Penasehat Hukum Terdakwa, yang terdiri dari Suhendar, S.H., M.M., Uyo Taryo, S.H., dan Winarno, S.H., bersikeras bahwa surat dakwaan JPU “kurang cermat, kurang lengkap, dan obscuur libel (kabur).
”JPU mengulang-ngulang kalimat yang tidak penting, bahkan substansi utama mengenai waktu kejadian tidak dapat dijelaskan secara rinci,” tegas Suhendar, S.H., M.M.
Ia menyoroti kalimat rancu dalam dakwaan seperti: “…waktu yang tidak diingat lagi oleh korban kapan kejadian nya.”
”Bagaimana mungkin terdakwa akan menjelaskan waktu kejadian ada dimana dan sedang ngapain, kalau dakwaan atau tuduhan JPU tidak jelas kapan waktunya?” gugatnya.
Namun, JPU bersikukuh dan membantah semua eksepsi tersebut. Dalam tanggapannya, JPU menjelaskan bahwa surat dakwaan disusun secara alternatif dan berlapis, berurutan dari ancaman hukuman tertinggi hingga terendah, dan dinilai sudah memenuhi syarat hukum.
Majelis Hakim Perkara Nomor: 717/Pid.Sus/2025/PN Cbi. akhirnya mengambil keputusan tegas.
Dalam amar Putusan Sela, Majelis Hakim menilai Dakwaan JPU telah memenuhi syarat materil dan formil, sementara Eksepsi Penasehat Hukum dinyatakan tidak beralasan hukum.
Majelis Hakim memerintahkan agar perkara ini dilanjutkan ke tahap pembuktian, yaitu pemeriksaan saksi-saksi dan bukti.
Sebelumnya, kasus ini sempat menjadi sorotan ketika gugatan praperadilan yang diajukan Terdakwa dinyatakan gugur oleh hakim tunggal, mengacu pada Putusan MK Nomor: 102/PUU-XIII/2015 setelah sidang perdana pidana digelar.
Sidang perkara Murtado akan dilanjutkan pada Selasa, 6 Januari 2025, dengan agenda utama pemeriksaan saksi-saksi.
