Penulis : Uyo Taryo, S.H.
Kontrolnews.co – Bogor | Temuan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengenai bandara yang diduga beroperasi tanpa pengawasan otoritas negara (seperti Bea Cukai dan Imigrasi) di kawasan industri PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) memunculkan isu hukum yang sangat serius terkait kedaulatan negara, penegakan hukum, dan regulasi penerbangan. Rabu, 26 November 2025.
Opini hukum awal ini didasarkan pada prinsip-prinsip umum hukum Indonesia dan informasi publik yang tersedia:
1. Dasar Hukum Regulasi Penerbangan:
– Secara umum, setiap fasilitas bandar udara, baik yang bersifat publik maupun khusus (private), wajib beroperasi di bawah payung hukum dan pengawasan negara.
– Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mewajibkan setiap bandar udara, termasuk bandar udara khusus untuk menunjang kegiatan industri, pertambangan, atau lainnya, untuk memiliki izin operasional dan berada di bawah pengawasan otoritas penerbangan sipil (Kementerian Perhubungan).
– Bandar udara khusus (sebelumnya dikenal sebagai airstrip atau private airport) harus mendapatkan izin penetapan lokasi, izin pembangunan, dan izin operasi dari Menteri Perhubungan.
Penting untuk membedakan status bandara IMIP. Jika merupakan Bandara Khusus (untuk kepentingan sendiri), regulasinya lebih ketat, terutama jika digunakan untuk pergerakan orang dan barang, yang tetap harus terintegrasi dengan sistem navigasi dan keselamatan penerbangan nasional (AirNav).
Jika bandara tersebut melayani penerbangan dari atau ke luar negeri, bandara itu harus ditetapkan sebagai Bandara Internasional dan wajib memiliki fasilitas Kepabeanan, Keimigrasian, dan Karantina (CIQ), yang merupakan perangkat kedaulatan negara.
2. Isu Kedaulatan dan Penegakan Hukum:
Inti dari dugaan ilegalitas ini adalah ketiadaan otoritas negara di bandara tersebut.
– Ancaman Kedaulatan: Ketiadaan Bea Cukai dan Imigrasi di pintu masuk/keluar merupakan pelanggaran kedaulatan negara yang krusial. Hal ini berpotensi;
– Memungkinkan masuk/keluarnya orang asing (Tenaga Kerja Asing/TKA) tanpa pengawasan keimigrasian yang memadai
– Memungkinkan masuk/keluarnya barang tanpa pengawasan kepabeanan (penyelundupan, perpajakan, barang terlarang, dll.);
– Mengancam keamanan nasional karena pergerakan pesawat dan lalu lintas udara tidak sepenuhnya diawasi oleh otoritas pertahanan dan keamanan;
– Penyalahgunaan Izin: Jika bandara tersebut memiliki izin sebagai Bandara Khusus, namun operasionalnya melampaui batas izin (misalnya, beroperasi layaknya bandara publik atau internasional tanpa kelengkapan CIQ), maka terjadi penyalahgunaan izin yang bisa berujung pada pencabutan izin dan penegakan hukum;
– Asas Negara dalam Negara: Ungkapan “Tidak boleh ada negara di dalam negara” menegaskan bahwa semua kegiatan, seketat apa pun pengawasannya, harus tunduk pada hukum dan otoritas Pemerintah Republik Indonesia. Pengabaian terhadap instansi negara di fasilitas strategis dapat dikategorikan sebagai kelalaian serius atau bahkan pelanggaran pidana terkait penerbangan, kepabeanan, dan keimigrasian.
3. Langkah Hukum yang Harus Diambil:
Pemerintah harus mengambil tindakan tegas dan menyeluruh.
Audit Menyeluruh:
– Melakukan audit hukum, teknis, dan operasional secara mendalam terhadap status, perizinan, dan pelaksanaan di Bandara IMIP
– Penempatan Otoritas Negara: Segera menempatkan personil Bea Cukai, Imigrasi, dan AirNav di bandara tersebut untuk mengamankan kedaulatan dan menjamin keselamatan penerbangan, terlepas dari hasil audit;
– Penindakan Hukum: Jika terbukti ada pelanggaran izin, penyalahgunaan fasilitas, atau unsur pidana (termasuk kelalaian pejabat yang berwenang), maka harus dilakukan penegakan hukum terhadap pihak perusahaan pengelola dan/atau pejabat negara yang mungkin terlibat.
Temuan ini harus diusut tuntas untuk menjaga integritas dan kedaulatan wilayah udara Indonesia.
NKRI HARGA MATI
