Kasus Erwin dan Rendiana Gugur: SP3 Terbit, Bukti Korupsi Nihil

Polhukam186 Dilihat

Kontrolnews.co – Bandung | Kejaksaan Negeri Kota Bandung resmi menekan tombol stop, penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan wewenang di Pemkot Bandung Tahun Anggaran 2025 dihentikan melalui Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).

Konsekuensinya adalah status tersangka yang melekat pada Dr. H. Erwin dan  Rendiana Awangga, anggota DPRD Kota Bandung TA 2024-2029 Dapil 3, yang dalam rilis resmi  Kejari di sebut Raden Riana Awangga secara hukum gugur.

Keputusan ini disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Abun Hasbulloh Sambas Kota Bandung dalam konferensi pers, Jumat 3/6/2026. Alasan utamanya adalah setelah pendalaman menyeluruh, tim penyidik belum menemukan terpenuhinya unsur pidana yang disangkakan.

Perkara ini berawal dari Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bandung Nomor Print-4215/M.2.10/Fd.2/10/2025 tertanggal 27 Oktober 2025. Dari sana, penyidik naik level ke Surat Perintah Penyidikan dan menjalankan rangkaian tindakan hukum, pemeriksaan saksi, penyitaan, hingga penggeledahan.

“Dalam proses penyidikan, kami telah memeriksa sebanyak 89 saksi, tiga orang ahli, serta mengumpulkan barang bukti dan barang bukti elektronik,” ujar Kajari Bandung.

Berdasarkan alat bukti awal, dua orang tersangka ditetapkan pada 9 Desember 2025. Titik krusial penyidikan selanjutnya diarahkan pada satu unsur, apakah ada aliran dana yang secara nyata diterima oleh para tersangka. Unsur ini menjadi fondasi pembuktian tindak pidana korupsi.

Faktanya, hingga titik penghentian ini, aliran dana tersebut belum berhasil diidentifikasi.

Kajari menegaskan, prinsip kehati-hatian menjadi pertimbangan utama. Apalagi dengan berlakunya semangat Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, perlindungan hak-hak tersangka harus dijamin.

“Tim penyidik bersama pimpinan telah beberapa kali melakukan ekspose perkara, termasuk empat kali ekspose lanjutan untuk mengkaji terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur pidana dalam perkara ini,” katanya.

Hasil ekspose terakhir pada 22 Mei 2026 menjadi penentu. Kesimpulannya ada pada unsur pasal yang disangkakan belum terpenuhi secara memadai. Dengan pertimbangan kepastian hukum, pimpinan Kejari Bandung sepakat menghentikan penyidikan.

Kajari Bandung menegaskan, penghentian ini bukan vonis bebas dan bukan penutupan permanen. Mekanisme hukum masih membuka ruang.

“Jika di kemudian hari terdapat saksi ataupun alat bukti lain yang mendukung dugaan tindak pidana tersebut, maka penyidikan dapat dibuka kembali,” tegasnya.

Kejaksaan menilai keputusan SP3 ini adalah implementasi profesionalitas dan kehati-hatian dalam penegakan hukum korupsi. Artinya, hukum memilih menahan diri ketika bukti belum sampai, ketimbang memaksa perkara ke pengadilan dengan risiko vonis bebas.