Kontrolnews.co – Jakarta | Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia resmi menetapkan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), DH sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan pada hari ini. Penahanan ini dilakukan setelah tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) melakukan pemeriksaan intensif selama beberapa jam di Gedung Bundar, Jakarta.
Kepala BGN tampak keluar dari gedung pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna pink khas Kejagung dan tangan terborgol, sebelum akhirnya digiring ke mobil tahanan.
Berdasarkan keterangan pers yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, kasus yang menjerat Kepala BGN ini berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan dan penyaluran program gizi nasional skala besar.
”Tim penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti yang cukup untuk meningkatkan status yang bersangkutan dari saksi menjadi tersangka. Dugaan sementara terkait manipulasi tender proyek dan adanya aliran dana (gratifikasi) yang merugikan keuangan negara,” ujar Kapuspenkum dalam konferensi pers mendadak hari ini, Rabu (03/06/’26).
Berikut adalah poin-poin penting terkait penahanan tersebut:
– Alasan Penahanan: Untuk mempercepat proses penyidikan dan mengantisipasi kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak, atau menghilangkan barang bukti.
– Lokasi Penahanan: Tersangka akan dititipkan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari pertama.
– Pasal yang Disangkakan: Tersangka dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001.
Pihak Kejagung menegaskan bahwa penyidikan tidak akan berhenti sampai di sini. Tim Jampidsus saat ini tengah melakukan penggeledahan di beberapa lokasi, termasuk kantor pusat Badan Gizi Nasional dan kediaman pribadi tersangka, guna mengamankan dokumen-dokumen krusial dan aset yang diduga terkait dengan aliran dana korupsi tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak kuasa hukum tersangka belum memberikan pernyataan resmi terkait penahanan kliennya.
