Kontrolnews.co – Bogor | Lonjakan harta kekayaan Bupati Bogor, Rudy Susmanto, yang tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi sorotan hangat. Data e-LHKPN KPK mengungkapkan kekayaan sang Bupati naik signifikan sebesar 35% atau bertambah Rp3,28 miliar hanya dalam kurun waktu satu tahun.
Per 31 Desember 2025, total kekayaan Rudy mencapai Rp12,6 miliar, naik dari angka sebelumnya yang berada di level Rp9,3 miliar.
Ketua NGO Kabupaten Bogor Bersatu (KBB) sekaligus Ketua BPI KPN PA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, menilai reaksi riuh netizen di media sosial adalah hal wajar dalam iklim demokrasi. Ia menyoroti fenomena komentar singkat netizen yang kerap mengandung makna mendalam.
”Komentar netizen yang hanya menulis kata ‘kan’ itu jangan dibaca berlebihan. Itu bukan vonis, melainkan pengingat bahwa publik tidak sekadar menonton, mereka sedang mencatat,” ujar Rizwan, Selasa (27/1/2026).
Rizwan juga mencermati adanya kenaikan signifikan pada pos harta bergerak lainnya. Meski secara administratif hal tersebut sah dan sesuai mekanisme pelaporan resmi KPK, ia menekankan adanya “jarak pemahaman” antara istilah birokrasi dan persepsi masyarakat.
LHKPN adalah kewajiban administratif penyelenggara negara;
Respons skeptis publik muncul sebagai bentuk ekspresi di tengah situasi ekonomi yang menantang;
Kritik dan sindiran netizen harus dipandang sebagai penyeimbang, bukan ancaman.
Pentingnya Kinerja Nyata
Menurut Rizwan, transparansi formal saja tidak cukup untuk meredam spekulasi. Kunci utama terletak pada sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
”Kalau kinerja pemerintah daerah kuat dan manfaatnya nyata, masyarakat akan membaca angka-angka itu dengan lebih tenang. Namun, jika jarak sosial masih terasa lebar, data sekecil apa pun akan memantik tafsir beragam,” tegasnya.
Ia menutup dengan pesan bahwa di era keterbukaan informasi, kepercayaan publik harus dibangun melalui narasi yang jujur dan kinerja yang selaras dengan kebutuhan warga Bogor.
