Kericuhan di Surabaya: Gedung Grahadi Dibakar, Fasilitas Publik Rusak, Jurnalis Ingatkan UU

Berita Utama427 Dilihat

Kontrolnews.co – Ngawi | Aksi unjuk rasa di Surabaya dalam beberapa hari terakhir berujung ricuh. Sejumlah fasilitas umum, kendaraan pegawai, hingga pos polisi dibakar massa. Bahkan Gedung Negara Grahadi dan tempat ibadah turut menjadi sasaran amuk massa.

Kerusuhan ini menimbulkan keresahan luas di masyarakat. Anak-anak menangis ketakutan, orang tua gelisah menyaksikan siaran berita, sementara keluarga menunggu di rumah dengan doa agar kerabat mereka pulang dengan selamat.

Ketua Umum Komunitas Jurnalis Jawa Timur, Ade S. Maulana, menyayangkan aksi yang berujung perusakan fasilitas publik. Ia menegaskan bahwa menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, Ade mengingatkan bahwa dalam UU tersebut ditegaskan pula bahwa kebebasan berpendapat harus dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan tidak boleh melanggar hukum.

“Menyampaikan aspirasi adalah hak setiap warga negara. Tetapi membakar aset publik, menjarah, dan menciptakan ketakutan bukanlah bentuk keberanian, melainkan pengkhianatan terhadap nilai bangsa,” tegas Ade.

Ia juga menekankan bahwa setiap kerusakan fasilitas publik pada akhirnya akan diperbaiki menggunakan uang rakyat. “Dana pendidikan, kesehatan, dan pembangunan akan tersedot untuk memperbaiki apa yang kita rusak sendiri,” ujarnya.

Ade sekaligus mengingatkan para wakil rakyat agar tidak melupakan suara masyarakat yang telah mengangkat mereka, serta mengajak massa aksi untuk menyalurkan aspirasi secara damai sesuai aturan hukum.

“Mari kita jaga Surabaya, jaga keluarga, dan jaga martabat bangsa. Menjaga bukan berarti diam—itulah bentuk keberanian yang paling bijak,” pungkasnya.