Konten Pribadi vs Produk Jurnalistik, PWO DWIPA Tegaskan Batasan Hukum Bagi Wartawan

Berita Utama275 Dilihat

Kontrolnews.co – Jakarta  | Ketua Umum Perkumpulan Wartawan Online Dwipantara (PWO DWIPA) menyoroti realitas hukum yang dihadapi jurnalis di Indonesia, di mana wartawan tetap bisa dilaporkan dan dipidana atas berita yang ditulisnya, meskipun secara normatif dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Ini bukan teori, ini realitas hukum di Indonesia,” ujarnya dalam keterangan di Jakarta.

Menurutnya, terdapat dua regulasi yang kerap bersinggungan bahkan bertabrakan dalam praktik, yakni UU Pers yang memberikan perlindungan terhadap kerja jurnalistik, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memuat ketentuan pidana terhadap konten digital.

Dalam praktik penegakan hukum, kata dia, aparat penegak hukum terkadang langsung menggunakan UU ITE tanpa lebih dulu menguji apakah konten yang dipersoalkan merupakan produk jurnalistik atau bukan.

Padahal secara hukum, apabila konten tersebut adalah karya jurnalistik yang diproduksi melalui mekanisme redaksi, maka penyelesaiannya harus mengacu pada UU Pers. Artinya, mekanisme hak jawab, hak koreksi, hingga penilaian Dewan Pers harus ditempuh lebih dulu sebelum masuk ranah pidana.

Salah satu pasal yang paling sering digunakan untuk melaporkan jurnalis adalah Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik di ruang digital. Pasal ini dinilai memiliki tafsir luas sehingga kerap menjadi pintu masuk kriminalisasi terhadap produk jurnalistik.

“Beda antara konten jurnalis dan konten pribadi adalah kunci penting. Berita redaksi dilindungi UU Pers, tapi status pribadi wartawan di media sosial bisa saja diproses menggunakan UU ITE,” jelasnya.

Empat Strategi Hukum Saat Jurnalis Dilaporkan

1. Ketua Umum PWO DWIPA memaparkan, terdapat empat langkah strategis yang lazim ditempuh jurnalis saat menghadapi laporan pidana terkait pemberitaan:

2. Membuktikan bahwa konten merupakan karya jurnalistik

3. Menunjukkan bahwa berita diproduksi melalui proses redaksi, verifikasi, dan memenuhi kaidah jurnalistik.

4. Mengajukan prinsip lex specialis derogat legi generali

Dalam hal ini, UU Pers sebagai aturan khusus harus didahulukan dibanding UU ITE yang bersifat umum dalam konteks pemberitaan.

Meminta penilaian Dewan Pers

Penilaian dari Dewan Pers penting untuk memastikan apakah karya tersebut termasuk produk jurnalistik dan apakah telah melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Menguji unsur-unsur pasal UU ITE secara rinci

Setiap unsur pidana harus dibuktikan satu per satu. Jika satu unsur tidak terpenuhi, maka perkara berpotensi gugur secara hukum.

“Jika unsur tidak terpenuhi, maka perkara seharusnya tidak bisa dilanjutkan,” tegasnya.

Realita di Lapangan: Jurnalis Investigasi Rentan Dilaporkan

Ia juga menyoroti fakta di lapangan bahwa jurnalis investigasi kerap menjadi pihak yang paling rentan dilaporkan, terutama oleh pejabat atau pihak yang merasa dirugikan oleh pemberitaan.

Dalam sejumlah kasus, laporan polisi langsung diproses, bahkan disertai penyitaan alat liputan. Padahal, menurutnya, seharusnya ada verifikasi lebih dulu apakah perkara tersebut masuk ranah sengketa pers atau pidana umum.

“Masalahnya bukan pada buruknya hukum kita, tetapi pada prosedur penegakan hukum yang sering tidak dijalankan secara tepat,” pungkasnya.

PWO DWIPA mendorong agar aparat penegak hukum lebih cermat dalam membedakan produk jurnalistik dengan konten pribadi, serta mengedepankan mekanisme penyelesaian sengketa pers sesuai amanat undang-undang demi menjaga kemerdekaan pers di Indonesia.