Kontrolnews.co – Bogor | Kasus penetapan tersangka guru ngaji berinisial M oleh Polres Bogor dalam dugaan pencabulan anak di bawah umur yang kemudian digugat melalui praperadilan menarik perhatian karena menyentuh dua aspek penting: perlindungan anak sebagai korban kejahatan seksual dan penegakan hak asasi manusia tersangka dalam proses hukum.
1. Fokus Utama Gugatan Praperadilan:
Gugatan praperadilan yang dilayangkan oleh pihak tersangka melalui Kuasa Hukumnya umumnya berfokus pada dugaan cacat hukum prosedural dalam proses penyidikan, khususnya mengenai sah atau tidaknya penetapan status tersangka. Hal ini didasari oleh Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, yang memperluas objek praperadilan hingga mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam kasus ini, dugaan cacat hukum yang sering diangkat mencakup:
Ketiadaan Pemeriksaan Calon Tersangka: Pihak tersangka sering mendalilkan bahwa mereka tidak pernah diperiksa sebagai saksi atau calon tersangka sebelum statusnya ditetapkan, yang dianggap melanggar prinsip keadilan dan prosedur penyidikan yang dihormati.
Kurangnya Minimal Dua Alat Bukti: Penetapan tersangka wajib didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat 1 KUHAP). Kuasa hukum pemohon sering meragukan terpenuhinya ambang batas minimal alat bukti ini pada saat penetapan.
2. Tantangan bagi Polres Bogor (Termohon):
Polres Bogor, sebagai termohon, memiliki tantangan untuk membuktikan di depan hakim tunggal praperadilan bahwa proses penetapan tersangka telah dilakukan sesuai prosedur hukum dan didukung oleh minimal dua alat bukti yang cukup (termasuk hasil visum atau keterangan saksi/korban).
Jika dalil-dalil pemohon (tersangka) terbukti di persidangan bahwa prosedur formil penetapan tersangka (seperti tidak adanya pemeriksaan atau kurangnya alat bukti) tidak dipenuhi, maka hakim dapat memutuskan bahwa penetapan tersangka adalah tidak sah. Namun, jika Termohon dapat menunjukkan bukti kuat bahwa penetapan tersangka sudah sesuai dengan Putusan MK dan KUHAP, maka permohonan praperadilan akan ditolak, dan status tersangka akan dinyatakan sah secara hukum.
3. Aspek Keadilan dan Kepastian Hukum:
Kasus ini menjadi ujian penting bagi lembaga praperadilan sebagai benteng perlindungan hak asasi. Meskipun kasus ini melibatkan dugaan kejahatan yang serius (pencabulan anak) yang menyita perhatian publik, proses hukum harus tetap menjunjung tinggi prinsip presumption of innocence (praduga tak bersalah) dan memastikan bahwa hak-hak prosedural tersangka terpenuhi.
Putusan praperadilan akan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak:
Jika permohonan dikabulkan, penetapan tersangka batal dan penyidikan dapat diulang dari awal dengan prosedur yang benar.
Jika permohonan ditolak, status tersangka M sah, dan proses pidana (penyidikan dan penuntutan) dapat dilanjutkan ke pengadilan.
Terlepas dari putusan praperadilan, inti kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur harus tetap diproses secara tuntas untuk menegakkan keadilan bagi korban, sementara hak-hak tersangka juga harus dijamin sesuai undang-undang.
Penulis : Uyo Taryo, S.H.
Editor : Harun, S.T., M.I.Kom
