Pemkab Bogor Jadi Lokus Studi Lapangan PKP PNS TNI AU, Perkuat Wawasan Inovasi Pelayanan Publik

Berita24 Dilihat

MKN Cibinong – Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi lokus studi lapangan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PNS TNI Angkatan Udara Angkatan VII Tahun Anggaran 2026, Jumat (9/10). Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran bagi para peserta untuk memperdalam wawasan mengenai tata kelola pemerintahan, inovasi, kepemimpinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Penerimaan peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) PNS TNI Angkatan Udara Angkatan VII Tahun Anggaran 2026 dilaksanakan di Ruang Serbaguna I, Sekretariat Daerah, Cibinong, Jumat (9/10). Rombongan peserta dipimpin Kepala Seksi Operasi Skadik 501, Kapten Sus Utar, dan diterima Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Bogor, Dadan Nurdiansyah.

 

Mewakili Bupati Bogor Rudy Susmanto, Kepala Bidang Penilaian dan Pengembangan Kompetensi BKPSDM Kabupaten Bogor, Dadan Nurdiansyah menyampaikan, apresiasi atas kepercayaan menjadikan Kabupaten Bogor sebagai lokus studi lapangan.

 

Baca Juga  Integritas Pendidikan Kabupaten Bogor Menguat, SPI 2026 Capai 75,46 Tembus Kategori Adaptif

“Kegiatan ini diharapkan menjadi kesempatan bagi para peserta untuk berbagi pengalaman, bertukar gagasan, serta mempelajari secara langsung berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya.

 

Dadan menyampaikan, Kabupaten Bogor memiliki tantangan penyelenggaraan pemerintahan yang kompleks, wilayah yang luas, terdiri atas 40 kecamatan, 416 desa, dan 19 kelurahan, serta jumlah penduduk lebih dari enam juta jiwa. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Bogor untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi.

 

“Upaya ini dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, efektif, dan efisien,” tandasnya.

 

Sementara itu, Kepala Seksi Operasi Skadik 501, Kapten Sus Utar, menyampaikan bahwa kunjungan studi lapangan tersebut merupakan bagian dari rangkaian kurikulum pendidikan PKP PNS TNI AU Angkatan VII Tahun Anggaran 2026. Sebanyak 40 peserta mengikuti pendidikan selama empat bulan.

Baca Juga  Galeri UMKM Lapas Garut Perluas Akses Pasar Produk Warga Binaan

 

“Kegiatan ini bertujuan menambah pengetahuan peserta mengenai pelayanan publik, kepemimpinan, inovasi, dan manajemen pemerintahan, khususnya melalui praktik yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Bogor,” terangnya.

 

Kapten Sus Utar berharap para peserta dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya, menggali informasi, serta memperoleh pengalaman yang dapat menjadi bekal dalam menjalankan tugas di satuan masing-masing.

 

“Pengalaman yang diperoleh melalui studi lapangan ini diharapkan dapat membantu peserta mengidentifikasi permasalahan, merumuskan solusi, serta meningkatkan kualitas kepemimpinan dan kinerja di lingkungan kerja masing-masing,” ujarnya.

 

Selain memberikan manfaat bagi peserta, kegiatan ini juga menjadi ruang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara jajaran Pemerintah Kabupaten Bogor dan peserta pendidikan TNI AU. Kolaborasi pembelajaran tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dalam pengembangan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

 

Dalam pelaksanaan studi lapangan, para peserta dijadwalkan mengunjungi empat lokus perangkat daerah, yakni Dinas Kesehatan untuk mempelajari inovasi layanan SIAP PSC (Public Safety Center), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui aplikasi SiLONCIL, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melalui Mal Pelayanan Publik, serta BKPSDM melalui penerapan Sistem Manajemen Talenta.

 

Baca Juga  Diskominfo Perkuat Tata Kelola Aplikasi dan Website Pemerintah, Tingkatkan Pelayanan Publik

Melalui kunjungan tersebut, peserta diharapkan dapat melakukan observasi, berdiskusi dengan perangkat daerah, serta mempelajari penerapan inovasi dalam menjawab berbagai tantangan pelayanan dan manajemen pemerintahan.

 

Pemerintah Kabupaten Bogor terus mendorong penguatan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif, sekaligus membuka ruang kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan yang semakin berkualitas bagi masyarakat.( TIM KOMUNIKASI PUBLIK / DISKOMINFO KABUPATEN BOGOR )

Komentar