Oleh: Suhendar, S.H., M.M
Kontrolnews.co – Bogor | 26 Januari 2026
Dilihat dari sisi hukum, fenomena kegagalan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bogor dalam melakukan pembayaran ratusan proyek menjadi preseden buruk di mata masyarakat. Hal ini tidak hanya mencederai kepercayaan publik tetapi juga memiliki implikasi hukum yang serius.
1. Aspek Keperdataan dan Perikatan
Kegagalan Pemda Kabupaten Bogor dalam melakukan pembayaran menunjukkan adanya kelalaian dalam administrasi perencanaan keuangan daerah. Secara hukum, hubungan kerja antara Pemda dan penyedia jasa didasarkan pada asas Pacta Sunt Servanda sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Ketika Pemda gagal memenuhi kewajiban pembayaran sesuai termin, hal tersebut dikategorikan sebagai Wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, penyedia jasa memiliki hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan.
2. Potensi Implikasi Pidana (Perspektif KUHP Baru/UU No. 1 Tahun 2023).
Selain ranah perdata, situasi ini dapat bersinggungan dengan ranah pidana jika ditemukan unsur niat jahat (mens rea) atau manipulasi. Dalam KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023), padanan pasal penggelapan dan penipuan adalah sebagai berikut:
Tindak Pidana Penggelapan (Pasal 486 KUHP Baru):
Menggantikan Pasal 372 KUHP lama. Jika ditemukan bahwa dana yang seharusnya dialokasikan untuk pembayaran proyek justru digunakan untuk tujuan lain yang tidak sah atau “dimiliki” secara melawan hukum oleh oknum pejabat, maka unsur penggelapan dapat terpenuhi.
Tindak Pidana Penipuan (Pasal 492 KUHP Baru):
Menggantikan Pasal 378 KUHP lama. Hal ini dapat terjadi jika terbukti ada rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dalam proses penganggaran/lelang yang sejak awal dimaksudkan untuk menggerakkan penyedia jasa melakukan pekerjaan, padahal Pemda mengetahui bahwa anggaran tersebut tidak tersedia atau tidak akan dibayarkan.
3. Ketimpangan Sanksi dan Dampak Ekonomi
Terdapat ketimpangan perlakuan hukum yang mencolok antara subjek hukum negara dan swasta:
Penyedia Jasa: Jika terlambat, dikenakan denda keterlambatan (dwangsom), pemotongan pencairan, hingga sanksi daftar hitam (blacklist).
Pemerintah Daerah: Seharusnya tidak memiliki imunitas atas kelalaian anggaran. Kondisi ini sangat merugikan kontraktor yang harus menanggung beban operasional dan bunga pinjaman perbankan. Pihak bank tetap akan menagih kewajiban debitur tanpa memedulikan kendala birokrasi di internal Pemda.
4. Rekomendasi
Bupati Bogor selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah harus segera mengambil langkah diskresi atau solusi taktis. Pemda tidak boleh membiarkan kontraktor menjadi korban sistemik atas lemahnya manajemen fiskal daerah. Penundaan pembayaran yang berlarut-larut tanpa kepastian dapat dikategorikan sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan pihak lain.
