Kontrol news.co – Pelalawan | Pemerintah resmi membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada 21 Januari 2025, dengan menunjuk Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Febrie Ardiansyah, sebagai Ketua Pelaksana Satgas PKH.
Di Kabupaten Pelalawan, Satgas PKH yang didukung oleh jajaran Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Riau dan Pidsus Kejari Pelalawan, telah memasang plang di 10 titik lokasi perusahaan. Kegiatan pemasangan plang ini dilakukan pada Rabu, 19 Maret 2025, sebagai bagian dari upaya pemulihan aset negara dan penegakan hukum atas penguasaan lahan secara ilegal di kawasan hutan.
Adapun sepuluh titik lokasi yang telah dipasangi plang oleh Satgas PKH antara lain:
1. PT. MAL I dan PT. MAL II di Desa Mak Teduh,
2. PT. Gandaerah Hendana di Desa Ukui II,
3. PT. SLS,
4. PT. Serikat Putra,
5. PT. PHI di Desa Kuala Terusan,
6. PT. Mitra Unggul Sejahtera (MUP) I dan MUP II di Desa Segati,
7. CV PT. Koperasi Segati Sejahtera di Desa Segati, dan
8. PT. Guna Usaha Pratama di Desa Sotol, Kecamatan Langgam.
Menurut pihak Pidsus Kejari Pelalawan, luasan lahan di tiap perusahaan bervariasi. Perusahaan-perusahaan yang telah dipasangi plang diberi kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi terkait penguasaan lahan masing-masing. Satgas PKH kemudian akan melakukan verifikasi terhadap klaim luas lahan yang disampaikan.
Langkah pemasangan plang ini sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menindak praktik ilegal di sektor perkebunan, khususnya yang memanfaatkan kawasan hutan tanpa izin resmi.
“Tindakan ini bukan hanya simbolis, tetapi merupakan wujud nyata transparansi dan komitmen pemerintah dalam menertibkan aktivitas perkebunan ilegal. Satgas PKH menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap praktik ilegal yang merusak hutan dan lingkungan,” tegas perwakilan Satgas PKH kepada awak media.
