Perkuat Musyawarah Dusun sebagai Pilar Transparansi dan Efektivitas Dana Desa

Opini269 Dilihat

Kontrolnews.co – Implementasi Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berdampak luas menuntut penguatan fungsi musyawarah dusun sebagai salah satu ruang partisipasi masyarakat. Forum ini menjadi wahana awal bagi warga untuk menyampaikan aspirasi yang kemudian dibahas dalam Musyawarah Desa (Musdes), sehingga perencanaan desa lebih mencerminkan kebutuhan riil masyarakat.

Namun di banyak wilayah, pelaksanaan musyawarah dusun belum berjalan secara optimal. Akibatnya, sebagian warga merasa kurang dilibatkan dalam penentuan prioritas pembangunan, termasuk dalam program yang bersumber dari Dana Desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Situasi ini berpotensi mengurangi kualitas perencanaan sekaligus efektivitas penggunaan dana publik.

Tokoh masyarakat dan pengamat desa, Prof. Dr. Andi Maulana, mengungkapkan bahwa fungsi musyawarah dusun seharusnya menjadi mekanisme kontrol vertikal yang menambal peluang terjadinya fragmentasi aspirasi.

“Ketika musyawarah dusun berjalan kuat, proses perencanaan lebih akurat, dan program yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat luas, bukan sekadar rutinitas administratif,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan desa saat ini tidak boleh semata berorientasi pada bangunan fisik seperti jalan dan drainase. Fokus perlu diperluas untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, kesehatan dasar, ketahanan pangan, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Ini penting agar dampak Dana Desa lebih berkelanjutan dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Pendekatan semacam ini juga selaras dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 2 Tahun 2024, yang memuat Petunjuk Operasional Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 dan memberikan arahan prioritas penggunaan dana di berbagai sektor, termasuk ketahanan pangan, pelayanan dasar kesehatan, dan pengembangan ekonomi desa.

Secara struktural, pengelolaan Dana Desa Tahun 2025 juga diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108 Tahun 2024, yang menjadi dasar pengalokasian, penggunaan, dan penyaluran Dana Desa. Regulasi ini menegaskan kriteria penggunaan yang mendukung penanganan kemiskinan ekstrem, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta layanan dasar kesehatan di desa.

Baru-baru ini, pemerintah mengeluarkan PMK Nomor 81 Tahun 2025, yang mengubah beberapa ketentuan terkait mekanisme pencairan Dana Desa, termasuk persyaratan bagi desa dalam tahap salur kedua yang kini melibatkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari proses administratif.

Meski regulasi dimaksud bertujuan memperkuat fondasi kelembagaan desa dan meningkatkan kapasitas ekonomi lokal, beberapa kepala desa dan asosiasi desa menyuarakan tantangan adaptasi terhadap perubahan persyaratan ini. Baru-baru ini, Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menyampaikan aspirasi terkait perubahan ketentuan pencairan Dana Desa, tetapi pemerintah menegaskan bahwa pencairan tetap berjalan sesuai regulasi yang berlaku.

Contoh umum di beberapa desa menunjukkan bahwa desa yang secara aktif melibatkan warga sejak tingkat dusun dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) cenderung lebih responsif terhadap kebutuhan sosial ekonomi warganya. Di desa-desa tersebut, Dana Desa diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada pembentukan kelompok usaha produktif, pelatihan keterampilan, dan layanan dasar yang langsung dirasakan masyarakat.

Penguatan musyawarah dusun, disertai transparansi informasi publik pada setiap tahap pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan sampai pelaporan ke masyarakat, merupakan kunci agar Dana Desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat desa. Prinsip ini sejalan dengan semangat keterbukaan anggaran yang makin ditingkatkan pemerintah pusat dalam konteks pengelolaan Dana Desa.