PH Terdakwa Sebut JPU Salah Terapkan Pasal dalam Kasus Guru Ngaji di Bogor

Polhukam276 Dilihat

Kontrolnews.co – Cibinong | Persidangan kasus dugaan asusila yang melibatkan seorang guru ngaji kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Cibinong, Kamis (22/1/2026). Agenda sidang kali ini adalah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Kamis 22 Januari 2026.

​Perkara ini bermula dari laporan ibu korban (DBO) ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bogor pada 3 Oktober 2025. Setelah memeriksa tiga orang saksi, penyidik menetapkan terlapor berinisial M bin S sebagai tersangka pada 16 Oktober 2025.

​Terdakwa dituding melakukan pencabulan di tempat pengajian miliknya. Namun, dalam persidangan sebelumnya, sempat terjadi aksi saling bantah antara terdakwa dengan korban dan para saksi. Terdakwa menyatakan keberatan karena menilai keterangan korban tidak sesuai dengan fakta yang terjadi

​Dalam persidangan, JPU dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor menuntut Majelis Hakim untuk:

Baca Juga  Dari Gagasan Jadi Inovasi, Kasi Kamtib Lapas Garut Hadirkan TANGGAP untuk Permudah Pengaduan Masyarakat

– ​Menyatakan Terdakwa M bin S terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa persetubuhan dengan anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (2) huruf b UU RI Nomor 1 Tahun 2023.

– ​Menjatuhkan pidana penjara selama 11 tahun dan denda Rp200.000.000 (dua ratus juta rupiah) subsider 80 hari kurungan.

– ​Menetapkan barang bukti berupa satu potong baju gamis, satu potong celana pendek, dan satu potong celana dalam untuk dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya.

Baca Juga  Ketua LMND Lotim Serahkan Surat Kuasa Kepada FPD, 20 Advokat Siap Dampingi Pemeriksaan di Polres  

– ​Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000.

​Usai persidangan, Ketua Tim Penasehat Hukum Terdakwa, Advokat Suhendar, S.H., M.M., menyatakan optimisme untuk membebaskan kliennya. Ia menyoroti adanya ketidakkonsistenan JPU dalam menerapkan pasal

​”Jaksa Penuntut Umum telah salah menerapkan pasal. Antara pasal dalam dakwaan dengan tuntutan sangat berbeda. Dalam dakwaan, klien kami dijerat Pasal 82 ayat (2) jo Pasal 76E UU Perlindungan Anak. Namun, dalam tuntutan tadi, terdakwa justru dituntut melanggar Pasal 473 KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Ini sangat aneh,” ujar Suhendar.

​Selain perbedaan antara dakwaan dan tuntutan, Suhendar menilai JPU telah melanggar asas lex specialis derogat leg generalis (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Baca Juga  Eko Rahadi, SH : Praktisi Hukum Apresiasi Putusan Bebas Wartawan Mugni ILMA Di PN Selong

​Pihak Penasehat Hukum mencatat beberapa poin krusial yang dianggap sebagai cacat prosedur:

– ​Ketiadaan Pendampingan Hukum: Terdakwa tidak didampingi penasehat hukum saat pemeriksaan di kepolisian.

– ​Kesalahan Konstruksi Hukum: Adanya ketidaksinkronan JPU dalam membangun konstruksi dakwaan dan tuntutan.

​”Seluruh poin keberatan ini akan kami tuangkan secara resmi dalam Nota Pledoi (pembelaan) pada persidangan selanjutnya yang dijadwalkan Kamis, 29 Januari 2026,” tutup Suhendar.