Polda Jabar Himbau Masyarakat Waspada Terhadap TPPO Modus Kerja di Luar Negeri Dengan Gaji Tinggi

TNI POLRI294 Dilihat

Kontrolnews – Jabar | Kepolisian Daerah Jawa Barat mengimbau masyarakat untuk mewaspadai akan adanya tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus bekerja di luar negeri dengan gaji tinggi.

Polda Jabar terus berupaya melakukan pencegahan terhadap terjadinya kasus TPPO dengan gencar memberi himbauan kepada masyarakat untuk tidak tergiur dengan rayuan gaji besar kerja di luar negeri.

“Jangan mudah termakan bujuk rayu pelaku TPPO untuk  bekerja di luar negeri dengan  iming-iming gaji yang tinggi” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Ibrahim Tompo S.I.K., M.Si, Kamis (3/8/2023)

Baca Juga  Polda Jabar Raih Penghargaan Lembaga Peduli Penyiaran pada Anugerah Penyiaran KPID Jabar ke-19 Tahun 2026

Kabid Humas Polda Jabar mengatakan untuk mencegah terjadinya kasus TPPO ke luar negeri di wilayah hukum Polda Jabar pihaknya telah memberikan edukasi publik berupa imbauan kamtibmas melalui media sosial serta memasang spanduk tersebar di beberapa lokasi.

Ibrahim Tompo mengatakan penyalur tenaga kerja itu harus legal dan memiliki badan hukum, bukan lewat perorangan.

Oleh karena itu masyarakat harus selektif dan segera mencari informasi ke Dinas Tenaga Kerja setempat apabila mendapatkan ajakan bekerja di luar negeri.

Baca Juga  Polda Jabar Gelar Apel Pasukan Operasi Zebra Lodaya 2026, Wujudkan Ketertiban dan Keselamatan Berlalu Lintas

“Jika ingin bekerja di luar negeri, lalui proses serta prosedur yang benar guna mendapatkan perlindungan hukum secara penuh,” katanya berpesan.

Kabid Humas Polda Jabar juga menegaskan seseorang yang terlibat kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dijerat dengan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang TPPO dan atau UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Baca Juga  Kapolda Jabar Raih Predikat Peduli Penyiaran, KPID Diharapkan Tetap Jaga Independensi Media

Pelaku pun dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 tahun dengan pidana denda paling sedikit Rp120 juta dan paling banyak Rp600 juta.

“Jika masyarakat menemukan indikasi terjadinya TPPO, segera lapor ke kantor Polisi terdekat.” tutup Ibrahim Tompo.