Kontrolnews.co – Ngawi | Program Ketahanan Pangan (Ketapang) melalui penanaman pepaya dengan sistem bagi hasil yang ditawarkan dalam skema kemitraan Perhutani menuai penolakan dari anggota Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Alam Lestari Ketanggung.
Sosialisasi program yang digelar di rumah Sukimin, wilayah Karang Rejo, tersebut dihadiri oleh jajaran Perhutani, di antaranya Asper Agus, mantri, mandor, serta anggota LMdH Alam Lestari. Turut hadir pula pihak investor yang diwakili oleh Nur, yang memaparkan skema kerja sama penanaman komoditas hortikultura. Minggu, 03 Mei 2026.
Dalam pemaparannya, Nur menawarkan sistem kemitraan dengan pola bagi hasil, di mana tanaman tumpangsari seperti pepaya menjadi hak kelola masyarakat. Selain pepaya, investor juga menawarkan penanaman semangka dan kembang kol, dengan bibit disediakan oleh pihak investor, sementara teknis operasional akan dibahas lebih lanjut.
Program ini merupakan bagian dari kerja sama kemitraan Perhutani dalam skema pengelolaan lahan, yang sebelumnya juga telah berjalan melalui sistem agroforestry dengan komoditas polowijo serta hasil kayu.
Namun, dalam forum tersebut, sejumlah anggota LMDH menyampaikan keberatan. Salah satunya disampaikan oleh Yahman, yang mempertanyakan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat jika mengikuti pola kemitraan yang ditawarkan.
“Kalau investor masuk dengan tanaman pepaya, brokoli, atau semangka, apakah kesejahteraan kami terjamin? Selama ini saat kami kelola sendiri, hasilnya justru lebih maksimal,” ujarnya.
Berdasarkan hasil diskusi dan musyawarah, mayoritas anggota LMdH Alam Lestari Ketanggung menyatakan tidak menyetujui program penanaman pepaya dengan skema yang ditawarkan investor. Mereka menilai pola tanam yang selama ini dijalankan secara mandiri, seperti kacang tanah, kentang, ketela pohon, dan jagung, terbukti memberikan hasil yang lebih optimal bagi masyarakat.
Selain itu, warga juga menekankan pentingnya keterlibatan aktif LMDH dalam setiap skema kemitraan, termasuk transparansi pembagian hasil serta kepastian peran pengelola lokal dalam program tersebut.
Program kemitraan ini sejatinya diharapkan dapat mendukung program pemerintah, termasuk penguatan ketahanan pangan nasional. Namun demikian, aspirasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menentukan keberlanjutan dan efektivitas implementasi program di tingkat lapangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keputusan lanjutan terkait revisi skema kerja sama yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak.
