Refleksi Akhir Tahun: Menuju Fajar Baru Hukum Pidana Indonesia

Opini343 Dilihat

Oleh: Uyo Taryo, S.H.

Kontrolnews.co – Bogor | 27 Desember 2025—​Di penghujung tahun ini, kita tidak hanya sekadar menghitung hari menuju pergantian kalender, tetapi juga sedang menghitung mundur menuju sebuah transformasi besar dalam sejarah peradilan kita. Setelah hampir satu abad bersandar pada warisan kolonial Wetboek van Strafrecht, Indonesia kini berada di ambang pintu pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.

​Tahun 2025 yang segera berakhir ini seharusnya menjadi momen kontemplasi bagi seluruh elemen bangsa:

Sejauh mana kita siap menanggalkan mentalitas hukum lama yang bersifat menghukum demi sebuah janji keadilan yang lebih memanusiakan?

​Membedah Akar Kolonial, Menanam Nilai Nasional:

​Selama ini, sistem hukum pidana kita kerap dikritik karena terlalu berfokus pada “siapa yang salah dan apa hukumannya.” Ini adalah warisan paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dendam negara. Namun, KUHP Nasional yang akan berlaku efektif pada Januari 2026 membawa napas baru. Ia mencoba menjembatani antara kepastian hukum modern dengan nilai-nilai luhur yang hidup di nusantara (living law).

​Perubahan ini bukan sekadar pergantian teks, melainkan perubahan ideologi pemidanaan. Kita tidak lagi melihat penjara sebagai satu-satunya jalan keluar. Dengan diperkenalkannya pidana kerja sosial dan pidana pengawasan, negara mulai mengakui bahwa ada cara lain untuk menebus kesalahan tanpa harus menghancurkan masa depan seseorang di dalam sel yang sudah melampaui kapasitas.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Tantangan di Balik Progresivitas: ​Namun, optimisme ini harus dibarengi dengan kewaspadaan hukum. Masa transisi satu tahun ke depan adalah fase yang rentan. Masih ada ganjalan dalam benak publik mengenai pasal-pasal yang dianggap multitafsir. Kekhawatiran bahwa hukum akan menjadi alat kekuasaan untuk membungkam kritik tetap menjadi “pekerjaan rumah” yang harus dijawab dengan regulasi turunan yang presisi.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Keadilan restoratif yang diagungkan dalam KUHP baru ini hanya akan menjadi tinta di atas kertas jika aparat penegak hukum kita masih terjebak dalam pola pikir lama. Polisi, Jaksa, dan Hakim dituntut untuk tidak hanya menjadi “corong undang-undang”, tetapi juga menjadi “penjaga moralitas” yang mampu melihat konteks sosial di balik setiap perkara.

​Sebuah Harapan

​Refleksi akhir tahun ini membawa kita pada satu simpulan: KUHP Nasional adalah sebuah keberanian. Keberanian untuk mandiri secara hukum dan keberanian untuk memaafkan melalui sistem hukum. Namun, keberanian saja tidak cukup tanpa integritas para pelaksananya.

Baca Juga  Badak Jawa di Persimpangan Jalan: Murni Konservasi atau Karpet Merah Eksploitasi?

​Menjelang tahun baru, tugas kita adalah memastikan bahwa transisi ini berjalan tanpa mengorbankan hak-hak konstitusional warga negara. Kita menginginkan hukum yang tidak hanya tegak, tetapi juga hangat; hukum yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan.

​Selamat menyambut tahun transisi. Mari kita kawal fajar baru hukum pidana Indonesia agar ia benar-benar menjadi pelindung bagi setiap anak bangsa, tanpa terkecuali.