Sampah Pasar Gedebage, Ini Jawaban PWPIG Terhadap Perumda Pasar Juara!!!

Berita87760 Dilihat

Kontrolnews.co – Bandung | Beredarnya pemberitaan di salah satu media yang menyebutkan bahwa pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas persoalan sampah Pasar Induk Gedebage adalah Paguyuban. Rabu, 12 Februari 2025.

Dilansir dari detik jabar berita yang berjudul “Perumda Pasar Juara Buka Suara soal ‘Gurun’ Sampah di Pasar Gedebage” terbitan Selasa, 11 Feb 2025 20:28 WIB, Perumda Pasar Juara menuding bahwa, yang seharusnya bertanggung jawab adalah yang mengambil keuntungan (tipping fee) yaitu Paguyuban Pedagang Pasar Induk Gedebage (PPIG)⁠ karena paguyuban mengutip retribusi kebersihan dan mendapat bantuan mesin dari DLH namun tidak beroperasional dan kegiatannya hanya membuang sampah di lokasi TPS serta tidak membayar jasa pelayanan angkut sampah ke DLH.

Selain itu masih dalam pemberitaan tersebut menyebutkan bahwa, Perumda Pasar Juara juga mengambil langkah cepat dengan memfasilitasi pemindahan kegiatan belajar siswa PAUD ke lokasi yang lebih aman. “⁠Sekolah PAUD sempat di fasilitasi untuk kegiatan belajar di halaman Masjid Al-Hasan.

Menanggapi isi pemberitaan tersebut, Ketua Paguyuban Warga Pasar Induk Gedebage (PWPIG) Gaus Kustiana angkat bicara serta mengatakan, penanganan sampah Pasar Gedebage dulu dilakukan oleh Perumda Pasar Juara, termasuk retribusi sampah, ketika Perumda Pasar Juara menarik retribusi sampah hanya menghasilkan kisaran 900 ribu sampai 1.2 juta dalam sehari.

Baca Juga  Bupati Alirkan Rp 135 Miliar untuk Jaminan Kesehatan Honorer-Kades, Tuntaskan Sisa Proyek Jalan Multi-Years!

“Kemudian terjadi penumpukkan sampah baik disekitar kios maupun di belakang pasar Gedebage. Pada saat itu, PWPIG yang dulunya bernama Paguyuban Pedagang Pasar Induk Gedebage (PPPIG) mendampingi petugas dari Perumda Pasar Juara untuk menarik retribusi sampah, dan menghasilkan 2 juta sampai 2.5 juta dalam sehari,” ucap Agus.

Dilanjutkannya, akan tetapi setelah itu penarikan retribusi sampah dilakukan oleh PWPIG (Paguyuban Warga Pedagang Pasar Induk Gedebage) dan hasil retribusi sampah diserahkan ke PT Ginanjar Saputra. PT Ginanjar Saputra menyerahkan ke PWPIG dengan mewariskan hutang sekitar RP363 Juta, kemudian dikarenakan tidak ada dana untuk biaya mengangkut sampah ke TPA.

“Paguyuban yang diketuai Guru Yana, meminjam uang ke Koperasi sekolah sebesar Rp40 juta, akhirnya sampah dapat diangkut. Kemudian Guru Yana pun mengundurkan diri dari Ketua Paguyuban dan hutang ke Guru Yana pun belum dibayar. Selain itu, mengolah sampah secara komposting dengan menghabiskan anggaran dengan pinjaman Rp100 juta, akan tetapi hasil komposting menumpuk dikarenakan tidak ada yang membeli, meskipun sudah ditawarkan ke berbagai instansi pemerintah maupun swasta,” jelasnya.

Masih kata Agus, kemudian, kepemimpinan dilanjutkan oleh saya (Agus Kustiana yang saat ini menjadi Ketua PWPIG), sama juga tidak ada dana untuk membayar biaya angkut sampah, akhirnya meminjam Rp50 juta ke Bank Keliling dengan cicilan Rp500 ribu sehari dan saat ini hutang sisa ke Bank keliling Rp8.5 jt kemudian untuk memberikan upah PHL meminjam ke perorangan dan hutang saat ini Rp45 juta, PWPIG membuat kesepakatan dengan pedagang bahwa penarikan retribusi sampah ke pedagang sebagai biaya operasional angkut dari toko/kios ke tempat pembuangan sampah sementara di belakang pasar induk Gedebage.

“Hingga saat ini pun tidak ada dana untuk membayar DLH Kota Bandung agar diangkut, ditambah adanya pembatasan ritase ke TPA Sarimukti dan penghentian pembuangan sampah ke TPA Pasir Bajing Garut.
PWPIG mendapatkan bantuan mesin sampah dari DLH Kota Bandung dan mesin itu dioperasikan, akan tetapi tidak bisa lama, mesinnya sudah tua dan cepat panas, sehingga tidak maksimal. Kemudian PT Ginanjar Saputra juga mempunyai mesin, akan tetapi sama sekali tidak dioperasikan, ada apa? Kendaraan roda 3 saja yang dipakai oleh PWPIG sering mogok karena sudah tua, bahkan sudah disambung pakai kayu diikat besi beton, untuk menutupi hal itu, PWPIG membeli R4 untuk mengangkut sampah dari kios ke TPS Pasar Induk Gedebage, adakah pemerintah, pengelola peduli? Mereka pengelola pasar Induk Gedebage hanya berkoar saja, masalah sampah harus ditangani bersama, sementara kepedulian dan membantu PWPIG pun tidak! padahal mereka meraup keuntungan sewa abadi kios dan bisnis lainnya seperti reklame, uang parkir dan lainnya,” ungkapnya.

Baca Juga  Lapas Selong Bersama Polres Lombok Timur Gelar Razia Gabungan dan Tes Urine, Perkuat Deteksi Dini Gangguan Kamtib

Retribusi sampah yang diambil oleh PWPIG, sambung Agus, dalam sehari memperoleh Rp2.5 juta, Rp2.6 juta dan Rp2.7 juta, jika dirata-ratakan sekitar Rp2.5 juta, penghasilan segitu dikurangi cicilan hutang ke perorangan Rp1 juta ke si A, Rp1 juta ke si B, dan Rp500 ribu ke si C, alhasil habis dibayarkan cicilan. Untuk membiayai kasbon PHL, Gaji, mencari pinjaman dan mengadaikan mobil sebesar Rp35 juta.

Baca Juga  Breaking News: Wartawan Mugni Ilma Divonis Bebas di PN Selong  

“Terkait pemindahan siswa PAUD, itu bukan oleh Perumda Pasar Juara, akan tetapi oleh Ketua RW yang juga merupakan sesepuh dan pembina PWPIG. Sampah ditangani Perumda Pasar Juara, dulu tetap numpuk, ditangani PT Ginanjar Saputra sama menggunung, sama PWPIG menggunug baru saat ini ya !!! bahkan mendapatkan informasi bahwa Perumda Pasar Juara mengangkut sampah di Pasar Gedebage mendapatkan dana dari APBD, sedangkan kami, tak pernah dapat bantuan. Percaya atau tidak, ayo kelapangan sama-sama”, tandasnya.