Sepakat dengan Anjuran Disnaker, PT ADM Cileungsi Bayarkan Pesangon Karyawan Ter-PHK

Polhukam271 Dilihat

Kontrolnews.co – ​Bogor | Upaya mediasi antara Mahessa Mahardika, karyawan PT Adhira Dinamika Multifinance (ADM) Cileungsi, dengan pihak manajemen perusahaan yang sempat buntu (deadlock), akhirnya mencapai kesepakatan pada Kamis (29/01/2026).

​Perselisihan ini bermula dari penolakan Mahessa terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak. Saat itu, pihak perusahaan enggan membayarkan pesangon dengan alasan Mahessa telah melakukan pelanggaran berat terhadap Peraturan Perusahaan (PP).

​Pada mediasi ketiga yang digelar di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bogor, Rabu (24/12/2025) lalu, PT ADM tetap pada pendiriannya untuk tidak memberikan pesangon. Namun, kuasa hukum karyawan, Uyo Taryo, S.H., dan Harun, S.H., S.T., M.I.Kom., menegaskan bahwa kliennya tetap berhak atas hak-hak normatif sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021.

​”Awalnya klien kami menolak PHK karena hak-haknya diabaikan. Namun, setelah keluarnya surat Anjuran dari Disnaker, Alhamdulillah kedua belah pihak sepakat untuk menerima keputusan tersebut hari ini,” ujar Uyo usai menandatangani Perjanjian Bersama (PB) yang difasilitasi oleh Mediator Disnaker, Srimeini, S.E., M.M.

Baca Juga  Ketum DePA-RI Lantik Advokat Baru di Sulawesi Selatan, Tekankan Keberanian, Kecerdasan, dan Siri’ na Pacce

​Uyo menjelaskan bahwa setelah anjuran dari Disnaker diterbitkan, pihak pemerintah memfasilitasi pembuatan Perjanjian Bersama (PB) sebagai kekuatan hukum atas kesepakatan tersebut.

​”Disnaker dalam anjurannya mempertimbangkan PHK yang dilakukan PT ADM, namun dengan catatan tidak mengesampingkan hak-hak karyawan sesuai peraturan perundang-undangan yang mengacu pada PP 35 Tahun 2021. Hari ini, kami bersama pihak manajemen telah menandatangani PB tersebut,” pungkasnya.

Baca Juga  Ketum DePA-RI Lantik Advokat Baru di Sulawesi Selatan, Tekankan Keberanian, Kecerdasan, dan Siri’ na Pacce

​Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, kasus sengketa hubungan industrial antara kedua belah pihak resmi berakhir melalui jalur mediasi.