Kontrolnews.co – Bandung |“Wartawan atau saya yang tidak punya otak”, kalimat itu terpampang di poster puluhan jurnalis yang mengepung Mapolda Jawa Barat, Jumat 24 Juli 2026.
Aksi solidaritas ini dipicu pernyataan Advokat Dr. Hotman Paris Hutapea, S.H.,LL.M.,M.Hum yang dinilai melecehkan profesi wartawan. Massa menuntut Polri menuntaskan laporan hingga tuntas.
Dipimpin Taufik M selaku Koordinator Aksi, massa membawa spanduk: “Jurnalis Jawa Barat meminta Polri mengusut pengacara Hotman Paris secara profesional” dan “Hotman Paris di mana hatimu”, aksi berlangsung tertib di bawah pengamanan aparat.
1. “Ini Soal Marwah Profesi, Bukan Pribadi”
Ketua Jurnalis Hukum Bandung, Suyono, menegaskan aksi ini bukan soal dendam pribadi, ini soal marwah profesi.
“Kami tidak ingin ada pihak yang saling merendahkan, wartawan memang bukan penegak hukum, tetapi kami menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap jalannya hukum dan pemerintahan, karena itu kami meminta Polri mengusut dan memeriksa saudara Hotman Paris hingga tuntas,”tegas Suyono.
Menurutnya, wartawan adalah pilar ke-4 demokrasi, melecehkan wartawan sama dengan menyerang kebebasan pers.
2. “Maaf Urusan Pribadi, Hukum Harus Jalan”
Koordinator Aksi Taufik M menolak jika kasus ini selesai hanya dengan permintaan maaf.
“Permintaan maaf adalah urusan pribadi, namun proses hukum harus tetap berjalan agar menjadi pembelajaran bagi semua pihak bahwa setiap orang wajib menghormati profesi orang lain dan bertanggung jawab atas setiap ucapannya,” ujarnya.
Bagi massa, jika “minta maaf adalah bebas”, maka besok siapa saja bisa menghina profesi lain tanpa takut hukum.
3. Aspirasi Diterima Kabid Humas Polda Jabar
Aspirasi massa diterima langsung Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.
Ia menyatakan Polri memandang media sebagai mitra strategis dalam mengawal transparansi penegakan hukum,. seluruh tuntutan dan pernyataan sikap akan diteruskan ke Mabes Polri.
Aksi ditutup dengan penyerahan pernyataan sikap. Para wartawan berharap LP/B/5291/VII/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA diproses secara profesional, transparan, dan tanpa penghentian.
Bagi mereka, ini bukan hanya soal keadilan. Ini ujian komitmen negara: apakah hukum benar-benar sama untuk semua, atau ada yang kebal.
Komentar