Kontrolnews.co ‐ Di balik wacana penanaman kelapa sawit di Purwakarta, ada satu pertanyaan yang jarang dijawab dengan jujur: untuk siapa sebenarnya pembangunan ini dilakukan?
Bagi sebagian pihak, sawit adalah simbol kemajuan investasi datang, lapangan kerja terbuka, ekonomi bergerak. Tetapi bagi banyak warga, terutama petani kecil, cerita itu terdengar asing. Yang mereka lihat bukanlah peluang, melainkan ancaman yang perlahan menggerus ruang hidup mereka.
Tanah di Purwakarta bukan sekadar hamparan lahan kosong yang siap ditanami apa saja. Ia adalah sumber penghidupan, tempat bergantung ribuan keluarga, sekaligus bagian dari identitas sosial masyarakat. Ketika tanah itu berubah fungsi dari sawah menjadi perkebunan skala besar yang hilang bukan hanya hasil panen, tetapi juga kemandirian.
Lebih menyakitkan lagi, perubahan itu sering terjadi tanpa ruang dialog yang setara. Warga kerap ditempatkan sebagai pihak yang “harus menerima” keputusan, bukan sebagai pemilik sah yang berhak menentukan masa depan tanahnya. Di sinilah luka itu bermula: ketika suara masyarakat dianggap sekadar formalitas.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Kita berulang kali belajar dari berbagai daerah di Indonesia, bahwa di balik ekspansi sawit sering tersembunyi persoalan yang lebih dalam izin yang tidak transparan, tumpang tindih lahan, hingga konflik berkepanjangan antara warga dan perusahaan. Ketika hukum tidak berdiri tegak, yang terjadi bukan pembangunan, melainkan ketidakadilan yang dilegalkan.
Ironisnya, yang paling sering menanggung dampak justru masyarakat kecil. Mereka kehilangan tanah, kehilangan mata pencaharian, bahkan dalam beberapa kasus, kehilangan kebebasan karena dikriminalisasi saat mempertahankan haknya sendiri. Sementara itu, keuntungan besar mengalir ke pihak yang memiliki modal dan kekuasaan.
Purwakarta hari ini berada di persimpangan jalan. Apakah akan mengikuti jejak daerah lain yang terjebak dalam konflik agraria berkepanjangan, atau berani mengambil sikap untuk melindungi ruang hidup warganya?
Pembangunan seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa besar investasi yang masuk, tetapi dari seberapa besar keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Jika sawit hadir dengan mengorbankan petani, merusak tata ruang, dan memicu konflik sosial, maka yang kita bangun bukanlah masa depan melainkan masalah baru yang diwariskan.
Sudah saatnya kita bertanya dengan lebih lantang:
apakah tanah ini masih milik rakyat, atau perlahan berpindah tangan tanpa mereka sadari?
Dan lebih penting lagi, apakah kita akan diam ketika itu terjadi?
( Kegelisahan seorang aktivis )
Arie Azhari, S.H.
