KONTROLNEWS – Bogor, 10 November 2026—Setiap tanggal 10 November, ruang publik kita dibanjiri oleh retorika manis tentang keberanian, pengorbanan, dan kejujuran para pahlawan bangsa.
Gambar-gambar Bung Tomo dipajang di cerita Instagram, kata-kata mutiara pahlawan dikutip dalam pidato resmi pejabat, dan generasi muda dihimbau untuk “meneladani sejarah”.
Namun, ada ironi besar yang menampar wajah ketatanegaraan kita hari ini. Di saat kita menyuruh anak-anak muda jujur dan berintegritas, di panggung kekuasaan justru tersaji akrobat hukum yang mencengangkan: polemik Putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai ketidakabsahan Surat Keterangan (Suket) yang menjadi karpet merah keterpilihan Wakil Presiden.
Bagaimana mungkin kita menuntut generasi muda menjadi teladan, jika elite kekuasaan justru memberi contoh bahwa hukum bisa ditekuk dan aturan administrasi bisa diakali demi jabatan?
Hukum Formal vs Kompas Moral:
Dalam wacana hukum formal, para pendukung legalitas pragmatis mungkin akan bersilat lidah: “Selama belum ada putusan eksekutorial yang membatalkan jabatan, semua tetap sah.”
Namun, hukum tidak berdiri di ruang hampa. Hukum yang dipisahkan dari moralitas hanyalah instrumen kekuasaan yang dingin dan manipulatif.
Ketika syarat dasar seperti Surat Keterangan (Suket) dalam pencalonan orang nomor dua di Republik ini menyisakan celah hukum dan dinilai cacat oleh peradilan, yang dipertaruhkan bukan sekadar selembar kertas. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi moral.
Generasi muda hari ini tidak buta. Mereka menonton bagaimana sebuah persyaratan bisa diubah, disesuaikan, atau ditafsirkan secara elastis di menit-menit terakhir. Jika pesan ini yang terus dimainkan, jangan salahkan jika generasi mendatang percaya pada cynicism politik: bahwa aturan dibuat hanya untuk rakyat kecil, sedangkan hukum adalah mainan mereka yang berkuasa.
Pengorbanan Pahlawan dan ‘Shortcut’ Kekuasaan:
Hari Pahlawan lahir dari tetes darah dan prinsip yang tak menawar. Para pejuang 1945 tidak pernah mencari jalan pintas (shortcut) apalagi memanipulasi administrasi untuk mendapatkan tempat di panggung sejarah. Mereka memilih jalan terjal karena meyakini prinsip.
Sebaliknya, polemik Suket Wapres memper tontonkan kontras yang tajam. Pertanyaan mendasar yang menyeruak di benak publik adalah: Pelajaran apa yang sedang kita ajarkan kepada anak muda hari ini?
Apakah kita sedang mengajari mereka bahwa integritas itu nomor sekian, yang penting adalah hasil akhir?
Bahwa kepatuhan pada aturan adalah kepatutan bagi yang lemah, sementara bagi yang kuat, aturan bisa direkayasa?
Sikap Generasi Muda: Jangan Mau Dininabobokan
Momentum Hari Pahlawan seharusnya bukan sekadar rutinitas tabur bunga di TMP Kalibata atau upacara bendera yang hampa makna. Hari Pahlawan harus dijadikan momentum perlawanan etis terhadap merosotnya standar ketatanegaraan kita.
Generasi muda—Gen Z dan Milenial—harus berani mengambil sikap kritis. Jangan biarkan retorika seremonial Hari Pahlawan menutupi kebobrokan etika di puncak kepemimpinan. Jika kepemimpinan nasional dibangun di atas fondasi administrasi yang bermasalah dan manipulasi prosedur, maka seluruh bangunan kebijakan di atasnya akan selalu dibayangi krisis kepercayaan publik.
Negara ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi sedang krisis pahlawan integritas. Jika elite politik tidak sanggup memberikan keteladanan moral, maka tugas generasi mudalah untuk menagih janji reformasi dan mengembalikan hukum sebagai panglima keadilan, bukan alat transaksi kekuasaan.
Komentar