Kontrolnews.co – Lombok Timur, NTB | Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menegaskan komitmennya untuk tidak tinggal diam menunggu gejolak harga pangan memukul meja makan masyarakat.
Meski baru saja menyabet penghargaan sebagai TPID Terbaik Ketiga se-Wilayah Nusa Tenggara–Papua, Pemprov NTB menegaskan tolok ukur keberhasilan sejati bukanlah piala, melainkan harga bahan pokok yang tetap terjangkau dan stabil.
Pesan menohok tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Seremoni Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) NTB bertajuk “SIGAP PANGAN” di halaman Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (21/10/2026).
Hadir mewakili Bupati Lombok Timur, Wakil Bupati H. Moh. Edwin Hadiwijaya turut mengawal konsolidasi besar ini bersama seluruh Kepala Daerah se-NTB, Kepala Perwakilan Bank Indonesia, Kepala BPS, hingga PMI.
Alarm Nyaring Inflasi Pangan
Langkah cepat ini diambil bukan tanpa alasan. Berdasarkan rilis BPS, laju inflasi tahunan (yoy) NTB pada September 2026 telah menembus 4,18%—terus merangkak naik dari posisi Juli (3,01%) dan Agustus (4,03%). Angka ini telah melampaui batas atas sasaran inflasi nasional (2,5%) serta berada di atas rerata inflasi nasional (3,28%).
Tekanan utama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, seperti cabai rawit, daging ayam, dan bawang merah.
Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur NTB H. Lalu Muhammad Iqbal—melalui Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan H. Lalu Moh. Faozal—menginstruksikan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk bertindak responsif.
“TPID dituntut peka memetakan wilayah surplus dan defisit secara dini. Jangan menunggu gejolak harga terjadi baru kita bergerak,”tegas Faozal.
Guna membendung lonjakan harga, Pemprov NTB bersama Bank Indonesia mendorong empat pilar utama (4K): Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif.
Langkah konkret langsung dieksekusi di lokasi acara. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur resmi menandatangani kesepakatan Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) bersama Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa Barat untuk mengamankan rantai pasok komoditas vital.
Kepala Perwakilan BI NTB, Hario Kartiko Pamungkas, mengingatkan angka inflasi 4,18% harus menjadi peringatan keras. Menurutnya, stabilitas harga tidak cukup diselesaikan lewat operasi pasar jangka pendek, melainkan butuh penguatan produktivitas hulu dan percepatan hilirisasi pangan yang berkelanjutan,” tandasnya.
Komentar