Kontrolnews.co – Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, demokrasi di Indonesia dijamin oleh konstitusi, termasuk hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Ada batasan hukum yang mengikat demi menjaga ketertiban umum, keamanan, serta hak masyarakat luas.
Belakangan, sejumlah aksi di berbagai daerah justru berubah menjadi tindakan anarkis, perusakan, hingga penjarahan, jauh dari esensi demokrasi. Fenomena ini lebih tepat disebut sebagai teror sipil yang dikemas seakan-akan sebagai partisipasi publik. Faktanya, tindakan brutal semacam itu tidak mewakili suara rakyat, melainkan menciptakan benturan antara masyarakat, pemerintah, dan aparat keamanan.
Tidak ada demokrasi yang diwujudkan melalui penjarahan, pembakaran, atau luapan amarah barbar. Apalagi jika terbukti sebagian pelaku hanyalah remaja yang dimanfaatkan, dicekoki minuman keras maupun narkotika, hingga bertindak tanpa kendali.
Pola terukur semacam ini jelas mengindikasikan adanya desain gerakan lama yang sengaja dibentuk untuk menciptakan kekacauan, membenturkan rakyat dengan aparat, dan menghadirkan ketakutan di tengah masyarakat.
Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang tegas:
UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) menegaskan bahwa TNI dan Polri berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI memberi kewenangan kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menegaskan peran TNI dalam menjaga kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, serta membantu pemerintah dalam mengatasi aksi teror dan ancaman terhadap stabilitas nasional.
UU Nomor 9 Tahun 1998 juga menyatakan, bahwa hak berpendapat di muka umum harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab, tanpa mengganggu ketertiban umum maupun merusak fasilitas.
Dengan dasar hukum tersebut, pemerintah, TNI, dan Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk menindak tegas siapa pun yang mengatasnamakan demokrasi namun justru melakukan tindak kriminal yang meresahkan masyarakat.
Atas dasar itu, kami sebagai warga negara Indonesia menyerukan kepada Presiden RI, Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh rakyat yang cinta damai, agar bersatu menolak dan melawan segala bentuk aksi perusuh yang berbalut demokrasi. Ini bukan sekadar unjuk rasa, melainkan ancaman nyata terhadap stabilitas bangsa.
Lebih jauh, patut diusut tuntas adanya konspirasi politik, elite, maupun pengusaha yang menjadi donatur atau dalang dalam pengerahan aksi brutal tersebut.
Ini bukan hanya soal politik, tetapi soal kedamaian, ketertiban, dan keberlangsungan hidup masyarakat. Demokrasi sejati harus dijaga agar tetap bermartabat, bukan dijadikan tameng untuk anarkisme dan teror sipil.
Kami percaya, negara bersama aparat hukum akan bertindak cepat dan tegas demi menghadirkan perlindungan bersama, dari rakyat untuk rakyat.
Catatan Redaksi:
Rilisan ini adalah opini publik yang diterbitkan sebagai bentuk edukasi demi menjaga kondusifitas, keamanan, dan ketertiban di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
