Oleh: Indra Gatot Sihombing, S.E., S.H., M.H., CPM
Indra Gatot Sihombing Law Firm – Baleendah, 13 November 2026
KONTROLNEWS | Mencermati pernyataan kuasa hukum Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, di media sosial/YouTube yang dinilai menyudutkan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan.
Duduk Perkara Hukum:
Perlu dicatat fakta hukumnya: Erwin ditetapkan Kejari Bandung sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan kewenangan meminta proyek pada 9 Desember 2025 setelah 75 saksi diperiksa. Praperadilannya telah ditolak PN Bandung, sehingga status tersangka sah secara formil.
Sementara Wali Kota Farhan menyatakan menghormati proses hukum dan meminta warga tidak berspekulasi. Sampai hari ini, tidak ada putusan yang menyatakan Farhan terlibat, dan tidak ada putusan yang menyatakan Erwin bersalah. Keduanya masih dalam asas praduga tak bersalah.
KAJIAN YURIDIS:
1. Pidana vs Kepatutan: Dua Dunia Berbeda
Kesalahan publik adalah mengira jika tidak pidana, berarti sudah patut. Padahal standar kepatutan (etika) jauh lebih tinggi dari pidana. Seorang advokat bisa lolos pidana, tapi tetap melanggar Kode Etik Advokat.
2. Landasan Yuridis:
– KUHP Baru (UU No.1/2023): Pasal 433-434 tentang Pencemaran Nama Baik, Pasal 435 tentang Fitnah, dan Pasal 436 tentang Penghinaan Ringan.
– UU ITE (UU No.1/2024): Pasal 27A tentang penyerangan kehormatan nama baik melalui sistem elektronik. Unsur penting: delik ini adalah delik aduan. Tanpa laporan dari korban, negara tidak bisa proses.
– Etika Profesi: UU No.18/2003 tentang Advokat Pasal 16 menegaskan, imunitas advokat hanya berlaku DI DALAM persidangan dengan itikad baik. Di luar sidang, termasuk di YouTube/medsos, advokat sama seperti warga negara biasa dan dapat dituntut. Ini diperkuat Kode Etik Advokat Pasal 4 huruf e dan Pasal 10.
Kuncinya: Imunitas advokat itu hanya di dalam persidangan, bukan di YouTube/Medsos.
3. Landasan Filosofis & Sosiologis:
– Audi Alteram Partem: Dengarkan pihak lain. Menuduh tanpa mendengar versi Farhan adalah pelanggaran prinsip dasar.
– Presumption of Innocence: Berlaku untuk keduanya. Jangan hakimi Erwin bersalah sebelum sidang, dan jangan vonis Farhan terlibat sebelum ada bukti.
– Teori Anomie (Durkheim) & Labeling (Becker): Saling serang pejabat di publik merusak kepercayaan masyarakat (distrust syndrome) dan menciptakan stigma digital (digital tattoo) yang sulit hilang.
– UU Pemda No.23/2014 Pasal 66: Wakil Wali Kota bertugas membantu Wali Kota, bukan co-presiden. Kewenangan wakil hanya yang didelegasikan.
KESIMPULAN:
1. Apakah itu melanggar kepatutan? Ya, sangat. Melanggar Kode Etik Advokat dan merusak kepercayaan publik pada Pemkot Bandung.
2. Apakah Farhan terbukti terlibat? Tidak. Sampai hari ini tidak ada bukti/putusan.
3. Apa yang seharusnya dilakukan? Bela Erwin di praperadilan/persidangan dengan fokus pada pasal yang didakwakan (Pasal 12 huruf e UU Tipikor), bukan dengan narasi politik di YouTube/Medsos.
Penutup:
Membela klien adalah kewajiban, tapi membela dengan cara mengorbankan nama baik orang lain tanpa bukti adalah pelanggaran. Pidana mungkin tidak menjerat, tapi kepatutan sudah menghukum. Karena dalam profesi mulia, yang diuji bukan hanya kepintaran berargumen, tapi keberanian untuk tetap patut saat semua orang memilih untuk tidak patut.
