KONTROLNEWS – Mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia harus menjadi momentum refleksi nasional terhadap keseriusan para elite politik dalam menjalankan amanah rakyat. Persoalan ini bukan semata-mata tentang siapa yang meninggalkan atau menduduki kursi kekuasaan, melainkan bagaimana negara dikelola dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan kepastian arah pemerintahan. Kepentingan bangsa tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun kompromi politik yang mengabaikan kebutuhan masyarakat.
Kekuasaan bukanlah warisan politik ataupun instrumen transaksi kepentingan. Jabatan Presiden dan Wakil Presiden merupakan mandat konstitusional yang mengandung tanggung jawab besar terhadap seluruh rakyat Indonesia. Setiap keputusan politik, termasuk pengunduran diri dari jabatan negara, harus dihormati sepanjang dilaksanakan berdasarkan ketentuan konstitusi. Namun, masyarakat juga berhak memperoleh transparansi dan penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak cukup hanya menghadirkan pergantian kekuasaan, tetapi harus menjamin bahwa setiap pemegang mandat menjalankan tanggung jawabnya secara sungguh-sungguh.
Penegakan hukum dan penegakan konstitusi harus menjadi prioritas utama serta fondasi dalam setiap penyelenggaraan negara. Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, hukum tidak boleh tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas, tidak boleh keras terhadap masyarakat kecil namun kehilangan ketegasannya ketika berhadapan dengan kekuasaan. Prinsip persamaan di hadapan hukum harus berlaku tanpa membedakan jabatan, kekayaan, kedudukan politik, maupun pengaruh seseorang. Supremasi hukum dan konstitusi harus menjadi landasan setiap peraturan, kebijakan, serta tindakan penyelenggara negara, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, dan menyentuh seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hukum harus menjadi panglima keadilan, bukan alat pembenaran kekuasaan.
Di tengah dinamika politik nasional, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam mengendalikan perekonomian dan mewujudkan kesejahteraan rakyat. Stabilitas harga kebutuhan pokok, penguatan daya beli, penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan UMKM, pemerataan pembangunan, serta pengendalian penggunaan anggaran negara harus menjadi agenda nyata pemerintahan. Pertumbuhan ekonomi tidak boleh berhenti pada angka statistik dan laporan keberhasilan semata, tetapi harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Negara harus hadir bukan hanya melalui kebijakan dan janji politik, melainkan melalui tindakan konkret yang memberikan kepastian ekonomi bagi kehidupan rakyat.
Presiden bersama seluruh jajaran pemerintahan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan bahwa dinamika pergantian kepemimpinan tidak mengganggu jalannya pemerintahan, penegakan hukum, maupun pembangunan ekonomi nasional. Setiap peraturan perundang-undangan harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, dan berkeadilan. Penegakan hukum tidak boleh tunduk pada tekanan politik, sementara kebijakan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu. Kepastian hukum, keberanian menegakkan konstitusi, dan keberpihakan kebijakan kepada kesejahteraan masyarakat merupakan ukuran penting dalam menilai tanggung jawab penyelenggaraan negara.
Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan kegaduhan politik yang berkepanjangan ataupun pertunjukan perebutan pengaruh kekuasaan. Rakyat membutuhkan negara yang serius bekerja, hukum yang ditegakkan tanpa pandang bulu, ekonomi yang terkendali, serta kehidupan yang lebih adil dan sejahtera. Jangan sampai elite politik sibuk menghitung kursi kekuasaan, sementara rakyat harus terus menghitung sisa uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Kekuasaan boleh berganti, pemimpin boleh datang dan pergi, tetapi konstitusi harus tetap tegak, hukum harus tetap berwibawa, dan kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama penyelenggaraan negara. Sebab negara yang kuat bukanlah negara yang sekadar memiliki penguasa, melainkan negara yang mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
Adv. Arie Azhari, S.H., CPM, CPArb.
Advokat | Mediator | Arbiter | Pemerhati Kebijakan Publik