Kontrolnews.co – Tangerang | Beberapa waktu lalu, dalam sambutannya yang sangat berapi-api, Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa tidak boleh ada aksi-aksi premanisme yang menggangu iklim investasi dan ketentraman di masyarakat.
Penegasan tersebut ditindak lanjuti oleh Menko Polhukam yang dikomandoi Jenderal Polisi Budi Gunawan.
Kemenko telah membentuk Satgas Anti Premanisme dan membuka hotline khusus bagi masyarakat yang telah mengalami penganiayaan, pengancaman dan semisalnya yang dilakukan oleh para preman berbaju ormas yang sedang marak terjadi.
Bahkan bukan hanya gertakan sambel belaka, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri mengatakan tidak akan segan-segan untuk membekukan Ormas yang berbuat pelanggaran hukum dan berbuat sewenang-wenang.
Perintah dan Instruksi pemberantasan aksi-aksi premanis telah juga diperintahkan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo ke seluruh jajaran Polda dan Polres se Indonesia.
Ditemui secara langsung oleh Tim Advokat Perkumpulan Advokat Muslim Indonesia (PERADMI), Kapolresta Tangerang, Kombes Pol. Bahtiar Joko Mujiono, S.IK., M.M. menyampaikan secara tegas bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam membiarkan para preman berkeliaran di wilayah hukum Kabupaten Tangerang.
Dalam kesempatan tersebut, dibahas juga spesifik perkara yang sedang ditangani, yaitu mengenai dugaan tindak pidana pengancaman dan pemerasan yang dialami klien AR.
Suhendar, S.H., M.M., CLA selaku PH klien Agus Rohmadi meminta pihak Kepolisian Polresta Tangerang untuk sesegara mungkin menindak orang-orang yang selama ini melakukan pengacaman kepada kliennya.
“Kami mengkhawatirkan keselamatan klien dan keluarga nya, karena mereka sudah merasa sangat terancam dan tidak tenang hidup nya akibat perbuatan para preman dengan membawa embel-embel ormas,” ujarnya.
